Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Jelaskan Alasan Tak Hadiri Pelantikan AHY Jadi Menteri Jokowi

Kompas.com - 21/02/2024, 21:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPSAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan alasan dirinya tidak hadir di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Istana Negara pada Rabu (21/8/2024).

Penjelasan itu disampaikan Moeldoko lewat unggahan di akun Instagram resminya @dr_moeldoko pada Rabu.

Kompas.com telah mengonfirmasi unggahan itu kepada Moeldoko dan mendapat izin untuk mengutipnya.

"Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini. Saya sedang menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik yang dihadiri oleh 34 delegasi negara. Saya memaparkan tiga prioritas transformasi pertanian dan pangan untuk menghadapi krisis pangan di Asia Pasifik," ujar Moeldoko dalam unggahannya.

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Peringatan untuk PDI-P, PKB, dan Nasdem

Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan ucapan selamat kepada AHY dan Hadi yang telah dilantik oleh Presiden.

"Saya ucapkan juga selamat kepada Pak @hadi.tjahjanto dan mas @agusyudhoyono yang telah dilantik oleh Presiden @jokowi menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju," kata Moeldoko.

"Mohon maaf saya tidak bisa menghadiri pelantikan karena harus menjalankan tugas saya sebagai Kepala @kantorstafpresidenri untuk menjadi pembicara forum @fao di Sri Lanka," ucap dia.

Sebelumnya, Moeldoko tampak tidak hadir dalam acara pelantikan di Istana Negara.

Selain Moeldoko, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri juga absen di pelantikan tersebut.

Baca juga: Ditanya Strategi Berantas Mafia Tanah, AHY: Kita Yakinkan Semua Taat Hukum

Pantauan Kompas.com, pelantikan pada Rabu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara antara lain Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

Terlihat pula, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

AHY dan Moeldoko pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat pada 2022.


Keduanya pernah saling mengEklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan kongres Partai Demokrat.

Sementara itu, saat ini, hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabarkan merenggang.

Hal tersebut menyusul majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024 yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Padahal Jokowi dan Gibran sebelumnya merupakan kader dari PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com