Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tak Khawatir Program Prabowo-Gibran Dijegal PDI-P di Parlemen Nantinya

Kompas.com - 21/02/2024, 21:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya tidak khawatir PDI-P akan menjegal program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

Apalagi, PDI-P menjadi partai dengan perolehan suara terbesar di Pileg 2024 berdasarkan hasil hitung cepat. 

"Enggak, enggak. Saya masih meyakini dan percaya di dalam diri masing-masing semua partai, selama program itu baik, positif, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masyarakat saya yakin itu tidak akan ada penolakan," ujar Maman di Senayan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: PDI-P Tolak Sirekap, Hadi Tjahjanto: Tidak Mengabaikan tapi Kami Jaga Situasi Tetap Kondusif

Maman mengatakan, sebenarnya, di dalam sistem presidensial di Indonesia, tidak ada kata "oposisi".

Dia menegaskan, partai di parlemen bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan.

"Ya mungkin bahasanya PDI-P, kalau tanya ke saya ya, bisa saja mungkin mengatakan tidak akan ada di dalam pemerintahan, mungkin. Tapi kalau dalam konteks oposisi, kita tidak mengenal kata oposisi kan dengan sistem presidensial sekarang," ujar dia.

Baca juga: TKN: Yang Enggak Mau Bersanding, Ya Sudah Sana di Luar Pemerintahan Prabowo

Meski begitu, Maman menyadari bahwa menjadi oposisi atau tidak itu adalah hak politik masing-masing partai yang harus dihormati.

"Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, ini berjalan saja. Toh mekanisme check and balance, mekanisme kontrol dan pengawasan yang selama Pak Jokowi memimpin 10 tahun berjalan juga di parlemen seperti biasa," kata Maman.

"Saya duduk di parlemen, di DPR Komisi VII, ya banyak juga kok hal-hal yang kita kritisi apa yang dilakukan pemerintah. Jadi saya pikir tidak ada yang terlalu kita inikan, jadi mengalir dan jalan saja," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com