Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Kompas.com - 21/05/2024, 20:38 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyebut, cita-cita yang diperjuangkan terkait kebebasan sipil justru putar balik di peringatan 26 tahun reformasi.

Menurut dia, saat ini Indonesia justru mengalami banyak kemunduran dalam penegakkan supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers.

Demikian juga, terkait penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang semakin jauh.

"Reformasi putar balik, alih-alih menjamin hak untuk mengkritik dan mengontrol kebijakan, negara malah menyempitkan ruang sipil, mengabaikan cita-cita reformasi," ujar Usman dalam keterangan pers, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: 26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Usman mengatakan, cara represif yang lazim digunakan di masa Orde Baru kembali muncul. Seperti intimidasi dan serangan atas hak berpendapat, berekspresi, dan berkumpul yang baru saja terjadi pada Senin, 20 Mei 2024.

Dia menyebut, massa bernama Patriot Garuda Nusantara (PGN) menyerang dan membubarkan diskusi publik Forum Air Rakyat (PWF) yang digelar di Denpasar, Bali.

Dalam video yang diperoleh Amnesty Internasional, massa memaksa masuk dan membubarkan diskusi yang dituding sebagai “forum tandingan” World Water Forum yang digelar di Nusa Dua.

Massa yang menuding panitia diskusi melanggar imbauan Penjabat Gubernur Bali, lalu merobek dan merampas atribut acara dan melakukan kekerasan kepada peserta forum.

Baca juga: 26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Usman mengatakan, intimidasi dan kekerasan sering terjadi saat forum internasional digelar.

"Ini bukti negara tidak serius menjamin kebebasan," kata Usman.

Dia menyebut, kesan meminjam tangan-tangan massa non-negara yang membenturkan demi mengamankan acara internasional juga kuat.

“Kami mendesak Pemerintah menghentikan intimidasi dan kekerasan selama PWF 2024. Negara harus menjamin hak warga untuk berkumpul tanpa tekanan," ujar Usman.

Baca juga: 26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Nasional
Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Nasional
Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com