Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Kompas.com - 21/05/2024, 20:51 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni mengusulkan agar perguruan tinggi mau memberikan mekanisme cicilan uang kuliah tunggal (UKT) pada mahasiswa.

Menurut dia, mekanisme itu penting untuk membantu mahasiswa yang orangtuanya berada dalam kondisi ekonomi tidak baik.

“Saya dulu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Selatan, biayanya sangat murah, hanya Rp 750.000 per semester,” ujar Ali dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Ali mengaku, saat itu keluarganya kesulitan membiayai ongkos kuliah tersebut. Oleh karena itu, dia meminta keringanan pada pihak universitas untuk mencari jalan tengah.

“Tetapi orangtua saya tidak mampu, maka kampus memberikan kebijakan untuk mencicil,” katanya.

Baca juga: Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Dia pun berharap, aspirasi itu didengarkan dan benar-benar dijalankan oleh Kemendikbud-Ristek.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Abdul Haris berjanji akan menyampaikan masukan Ali kepada para rektor.

Di sisi lain, Abdul juga mendorong agar mahasiswa dan keluarganya tidak ragu mengajak bicara pihak universitas jika kesulitan membayar UKT.

“Jangan khawatir atau takut untuk melakukan upaya peninjauan kembali. Ini yang akan menjadi catatan kami semua untuk bisa disampaikan dengan para rektor,” kata Abdul Haris.

Baca juga: Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Diketahui, dalam rapat tersebut, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim berjanji bakal menghentikan kenaikan UKT yang tidak wajar.

Dia menekankan bakal memeriksa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang disebut mengalami lonjakan UKT tidak wajar.

“Saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi (program studi) untuk memastikan bahwa kalau pun ada peningkatan (UKT) harus rasional,” ujar Nadiem.

“Harus masuk akal dan tidak berburu-buru, tidak tergesa-gesa melakukan lompatan besar,” katanya lagi.

Baca juga: Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Nasional
Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Nasional
Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Nasional
PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

Nasional
Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Nasional
PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

Nasional
Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Nasional
KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

Nasional
Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Nasional
Belajar dari 'Ransomware' PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Belajar dari "Ransomware" PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Nasional
Menkeu Segera Terbitkan Aturan 'Anti-dumping' untuk Lindungi Industri Tekstil

Menkeu Segera Terbitkan Aturan "Anti-dumping" untuk Lindungi Industri Tekstil

Nasional
Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com