Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat "Food Estate" Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Diakui Gibran Ada yang Gagal

Kompas.com - 24/01/2024, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program “food estate” atau lumbung pangan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali jadi sorotan. Salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 itu disinggung dalam debat keempat pemilu presiden (Pilpres), Minggu (21/1/2024).

Dalam debat, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kompak mengkritik food estate. Keduanya bahkan menyebut bahwa food estate gagal dan merusak lingkungan.

Sementara, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tak membantah bahwa food estate memang ada yang gagal, tetapi ada juga yang berhasil.

Dikritik Muhaimin dan Mahfud

Sejak awal menyampaikan visi-misinya dalam debat, Muhaimin langsung mengkritik program food estate. Ia mengaku prihatin lantaran program tersebut justru menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan.

Oleh karenanya, jika memenangkan Pilpres 2024, Muhaimin dan calon presiden (capres) pasangannya, Anies Baswedan, berjanji untuk menghentikan program lumbung pangan itu.

Baca juga: Cak Imin: Food Estate Mengabaikan Petani dan Hasilkan Konflik Agraria, Harus Dihentikan

Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Kompak dengan Imin, Mahfud turut menyentil program food estate yang menurutnya merusak lingkungan dan merugikan.

Mahfud bilang, Indonesia sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, dengan berilmpahnya SDA, sampai saat ini RI belum berdaulat dalam bidang pangan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengatakan, ada empat tolok ukur mengenai SDA yang memihak kepada rakyat. Keempatnya, yakni, pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur.

“Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan Ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” kata Mahfud.

“Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja, rugi dong kita,” tuturnya.

Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan (ketiga kiri) dan Muhaimin Iskandar (ketiga kanan) berpelukan usai Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom.M Risyal Hidayat Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan (ketiga kiri) dan Muhaimin Iskandar (ketiga kanan) berpelukan usai Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom.

Diakui Gibran

Sementara, dalam debat, Gibran mengakui bahwa program food estate yang digagas pemerintahan sang ayah ada yang mengalami kegagalan. Namun, putra sulung Presiden Jokowi itu menyebut, ada pula food estate yang berhasil.

"Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak (mengatakan) food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak, memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga,” kata Gibran.

“Yang sudah panen misalnya di Gunung Mas Kalimantan Tengah itu sudah panen jagung, singkong," ujarnya.

Gibran pun mempersilakan Muhaimin dan Mahfud untuk mengecek kebenaran data yang ia sampaikan. Wali Kota Solo itu juga meminta lawan debatnya tak menyampaikan narasi-narasi menakutkan.

"Itu Pak, cek saja nanti. Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, kita harus optimis. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin harus optimis jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat," ujarnya.

Sehari setelah debat, Mahfud menyentil pernyataan Gibran melalui akun Twitter miliknya. Ia menyebut bahwa food estate di Gunung Mas yang diklaim berhasil oleh Gibran sebenarnya ditanami singkong, tetapi tumbuh jagung.

Indonesia hebat seperti kolam susu. Lah, menanam jutaan hektar singkong untuk food estate yang tumbuh jagung. Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas,” tulis Mahfud di akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd, Senin (22/1/2024).

Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung," sambungnya.

Istana bicara

Pihak Istana Kepresidenan pun buka suara soal kegaduhan food estate ini. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, food estate dibuat pemerintah untuk merespons krisis pangan global.

Namun, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, harus ada evaluasi dan penyempurnaan terkait program tersebut.

"Dalam implementasinya tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan. Itu terus berjalan supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai," kata Ari Dwipayana, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Sebut Food Estate Gagal dan Merusak Lingkungan, Mahfud: Yang Benar Saja? Rugi Dong Kita

Ari menyampaikan, food estate dibangun karena situasi perekonomian dunia tidak baik-baik saja usai pandemi Covid-19.

Karena krisis, banyak negara yang gagal memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Akibat lainnya, harga-harga pangan lantas melambung tinggi di pasar dunia.

"Untuk merespons itu harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil, harus skala besar. Dan itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," tutur Ari.

Harapannya, kata Ari, lumbung-lumbung itu dapat memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah. Dengan begitu, Indonesia bisa mandiri karena bahan-bahan pangan diproduksi di dalam negeri.

"Tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara-negara lain, khususnya ketika harga cukup tinggi. Makanya, kebijakan lumbung pangan itu kemudian dicoba dibangun untuk merespons itu," ucap dia.

Baca juga: Saat Cak Imin dan Mahfud Kompak Sentil Program Food Estate dalam Debat

Ari tak memungkiri bahwa kompleksnya program tersebut membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melakukan penyempurnaan.

"Dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," jelasnya.

Adapun food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, food estate merupakan program pemerintah untuk mengembangkan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

Program lumbung pangan itu lumbung pangan tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.

Presiden menugaskan Kementerian Pertanian menjadi leading sector atau pemimpin program ini. Jokowi juga memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan, yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong proyek food estate.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com