Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Prabowo: Sampai Detik Ini, Kemenhan Belum Terima Anggaran APBN untuk Food Estate

Kompas.com - 22/01/2024, 19:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Bravo (Komunikasi) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono mengklaim, hingga detik ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai salah satu kementerian yang menggarap proyek food estate belum menerima anggaran dari APBN untuk food estate.

Budi menyebut kementerian-kementerian yang diperintahkan untuk menggarap food estate ialah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan Kemenhan.

"Tapi yang perlu saya garisbawahi di sini, sampai detik ini yang sudah mendapatkan anggaran APBN sampai detik ini hanya di Kementerian PUPR, di Kementan, dan juga di Kementerian LHK," ujar Budi dalam jumpa pers di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

Baca juga: TKN Tegaskan Food Estate Tak Gagal: Akan Panen 8 Hektar Jagung dan 5 Hektar Singkong di Kalteng

"Kurang lebih itu dari 2020 sampai 2023 kurang lebih Rp 5 triliun. Dari Kemenhan sampai detik ini tidak ada satu rupiah pun anggaran APBN yang dikeluarkan untuk program lumbung pangan nasional," sambungnya.

Budi menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kementan sebagai leading sector.

Proyek food estate pun digarap di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan NTT.

"Terkait urgensi program food estate itu sendiri, menjawab ancaman tantangan pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, maraknya alih fungsi pertanian dan juga situasi geopolitik beberapa tahun terakhir," tutur Budi.

Baca juga: Saat Cak Imin dan Mahfud Kompak Sentil Program Food Estate dalam Debat

Lalu, Budi merespons cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang kompak menyebut food estate gagal.

Budi mengatakan, food estate bukanlah proyek yang bisa memberi hasil instan dalam waktu satu hari atau satu minggu.

"Itu direncanakan, dijalankan, lalu membuahkan hasil, memang membutuhkan proses," ucapnya.

Meski begitu, Budi menegaskan tetap ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggarapan proyek food estate.

Selain itu, ia menyebut, food estate memang perlu disempurnakan, tapi saat ini sudah memiliki hasil yang cukup signifikan.

Baca juga: Sebut Food Estate Gagal dan Merusak Lingkungan, Mahfud: Yang Benar Saja? Rugi Dong Kita

"Termasuk kunker Komisi IV DPR ke Sumut contohnya. Sebuah destinasi lumbung pangan di bawah naungan Kementan itu melihat progres yang cukup signifikan, menghasilkan produk holtikultura, bawang, sampai kentang dan membuahkan hasil yang baik," imbuh Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com