Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Food Estate" Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Istana Akui Perlu Evaluasi dan Penyempurnaan

Kompas.com - 23/01/2024, 09:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, food estate dibuat pemerintah untuk merespons krisis pangan global. Namun, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, harus ada evaluasi dan penyempurnaan.

Hal ini dia nyatakan untuk menanggapi kritikan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat cawapres pekan lalu.

"Dalam implementasinya tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan. Itu terus berjalan supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai," kata Ari Dwipayana, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: TKN Tegaskan Food Estate Tak Gagal: Akan Panen 8 Hektar Jagung dan 5 Hektar Singkong di Kalteng

Ari menyampaikan, food estate dibangun karena situasi perekonomian dunia tidak baik-baik saja usai pandemi Covid-19. Karena krisis, banyak negara yang gagal memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Akibat lainnya, harga-harga pangan lantas melambung tinggi di pasar dunia.

"Untuk merespons itu harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil, harus skala besar. Dan itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," tutur Ari.

Tujuannya, kata Ari, lumbung-lumbung itu memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah. Dengan begitu, Indonesia bisa mandiri karena bahan-bahan pangan diproduksi di dalam negeri.


"Tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara-negara lain, khususnya ketika harga cukup tinggi. Makanya, kebijakan lumbung pangan itu kemudian dicoba dibangun untuk merespons itu," ucap dia.

Ari tak memungkiri bahwa kompleksnya program tersebut membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melakukan penyempurnaan.

"Dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," jelas Ari.

Sebelumnya diberitakan, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut proyek food estate sebagai proyek gagal. Menurut dia, proyek ini merusak lingkungan.

Mahfud mengatakan, Indonesia merugi jika lingkungan rusak, tapi proyeknya gagal. Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam debat cawapres kedua di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Baca juga: TKN Prabowo: Sampai Detik Ini, Kemenhan Belum Terima Anggaran APBN untuk Food Estate

"Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja? Rugi dong kita," ujar Mahfud.

Kritik juga disampaikan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam debat yang sama. Ia mengatakan, program food estate cenderung mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan di periode kedua. Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com