Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Cak Imin dan Mahfud Kompak Sentil Program Food Estate dalam Debat

Kompas.com - 21/01/2024, 20:13 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kompak menyentil program food estate atau lumbung pangan saat menyampaikan visi-misi dalam debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua calon wakil presiden di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Muhaimin mengatakan bahwa program food estate terbukti mengabaikan petani dan harus dihentikan.

“(Program food estate) meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.

Baca juga: Sebut Food Estate Gagal dan Merusak Lingkungan, Mahfud: Yang Benar Saja? Rugi Dong Kita

Sementara itu, Mahfud menyebut bahwa program food estate gagal dan merusak lingkungan.

Awalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengatakan, sumber daya alam itu bisa dikatakan memihak rakyat karena ada empat ukuran, yakni pemanfataan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan para leluhur.

“Kami akan menggunakan empat tolak ukur itu, tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah. Apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita? Maka kami punya program ‘Petani Bangga Bertani’, di laut jaya, nelayan sejahtera,” kata Mahfud.

Baca juga: Cak Imin: Food Estate Mengabaikan Petani dan Hasilkan Konflik Agraria, Harus Dihentikan

“Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita..,” ujar Mahfud lagi.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan di periode kedua.

Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Sebut Kegagalan Food Estate akan Disinggung Saat Debat Cawapres Kedua

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar debat cawapres di debat keempat Pilpres 2024 di JCC, malam ini.

Debat tersebut diikuti oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Mahfud MD.

Para paslon akan beradu gagasan soal pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com