Salin Artikel

Saat "Food Estate" Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Diakui Gibran Ada yang Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Program “food estate” atau lumbung pangan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali jadi sorotan. Salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 itu disinggung dalam debat keempat pemilu presiden (Pilpres), Minggu (21/1/2024).

Dalam debat, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kompak mengkritik food estate. Keduanya bahkan menyebut bahwa food estate gagal dan merusak lingkungan.

Sementara, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tak membantah bahwa food estate memang ada yang gagal, tetapi ada juga yang berhasil.

Dikritik Muhaimin dan Mahfud

Sejak awal menyampaikan visi-misinya dalam debat, Muhaimin langsung mengkritik program food estate. Ia mengaku prihatin lantaran program tersebut justru menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan.

Oleh karenanya, jika memenangkan Pilpres 2024, Muhaimin dan calon presiden (capres) pasangannya, Anies Baswedan, berjanji untuk menghentikan program lumbung pangan itu.

“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Kompak dengan Imin, Mahfud turut menyentil program food estate yang menurutnya merusak lingkungan dan merugikan.

Mahfud bilang, Indonesia sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, dengan berilmpahnya SDA, sampai saat ini RI belum berdaulat dalam bidang pangan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengatakan, ada empat tolok ukur mengenai SDA yang memihak kepada rakyat. Keempatnya, yakni, pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur.

“Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan Ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” kata Mahfud.

Diakui Gibran

Sementara, dalam debat, Gibran mengakui bahwa program food estate yang digagas pemerintahan sang ayah ada yang mengalami kegagalan. Namun, putra sulung Presiden Jokowi itu menyebut, ada pula food estate yang berhasil.

"Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak (mengatakan) food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak, memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga,” kata Gibran.

“Yang sudah panen misalnya di Gunung Mas Kalimantan Tengah itu sudah panen jagung, singkong," ujarnya.

Gibran pun mempersilakan Muhaimin dan Mahfud untuk mengecek kebenaran data yang ia sampaikan. Wali Kota Solo itu juga meminta lawan debatnya tak menyampaikan narasi-narasi menakutkan.

"Itu Pak, cek saja nanti. Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, kita harus optimis. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin harus optimis jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat," ujarnya.

“Indonesia hebat seperti kolam susu. Lah, menanam jutaan hektar singkong untuk food estate yang tumbuh jagung. Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas,” tulis Mahfud di akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd, Senin (22/1/2024).

“Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung," sambungnya.

Istana bicara

Pihak Istana Kepresidenan pun buka suara soal kegaduhan food estate ini. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, food estate dibuat pemerintah untuk merespons krisis pangan global.

Namun, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, harus ada evaluasi dan penyempurnaan terkait program tersebut.

"Dalam implementasinya tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan. Itu terus berjalan supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai," kata Ari Dwipayana, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (23/1/2024).

Ari menyampaikan, food estate dibangun karena situasi perekonomian dunia tidak baik-baik saja usai pandemi Covid-19.

Karena krisis, banyak negara yang gagal memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Akibat lainnya, harga-harga pangan lantas melambung tinggi di pasar dunia.

"Untuk merespons itu harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil, harus skala besar. Dan itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," tutur Ari.

Harapannya, kata Ari, lumbung-lumbung itu dapat memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah. Dengan begitu, Indonesia bisa mandiri karena bahan-bahan pangan diproduksi di dalam negeri.

"Tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara-negara lain, khususnya ketika harga cukup tinggi. Makanya, kebijakan lumbung pangan itu kemudian dicoba dibangun untuk merespons itu," ucap dia.

Ari tak memungkiri bahwa kompleksnya program tersebut membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melakukan penyempurnaan.

"Dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," jelasnya.

Adapun food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, food estate merupakan program pemerintah untuk mengembangkan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

Program lumbung pangan itu lumbung pangan tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.

Presiden menugaskan Kementerian Pertanian menjadi leading sector atau pemimpin program ini. Jokowi juga memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan, yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong proyek food estate.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/24/05300011/saat-food-estate-dikritik-cak-imin-dan-mahfud-diakui-gibran-ada-yang-gagal

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke