Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju dengan Susi Pudjiastuti, Ganjar: Nyolong Ikan, Tenggelamkan, tapi...

Kompas.com - 09/01/2024, 14:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CILACAP, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sependapat dengan kebijakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

Ganjar mengatakan, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti diambil karena masih banyak paktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Perikanan juga diambil orang, ada namanya penangkapan ikan secara ilegal. Maka saya setuju sama Bu Susi itu, 'colong, tenggelamkan!'" kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok nelayan di Cilacap, Selasa (9/1/2024).

Hanya saja, Ganjar mengingatkan bahwa menenggelamkan kapal pencuri ikan tidak bisa dilakukan apabila pemerintah tidak mampu menciduk kapal-kapal tersebut.

Baca juga: TPN Persilakan KPU Beri Sanksi Pendukung Ganjar-Mahfud jika Langgar Aturan Debat karena Acungkan 3 Jari

"Untuk menenggelamkan itu kita mesti tahu yang nyolong yang mana, maka mesti ada patroli kekuatan," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar pun mengungkapkan rencananya untuk mengintegrasikan seluruh lembaga yang selama ini bertugas menjaga laut ke dalam satu institusi yakni coast guard.

Menurut dia, saat ini ada banyak lembaga yang bertugas menjaga laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, hingga kepolisian air dan udara.

"Maka saya sampaikan kemarin yang diperlukan adalah coast guard, jadi yang banyak sekali ini jadikan satu, wah kita akan kuat. Yang satu ini kita kuatkan betul-betul agar bisa diperlengkap dengan peralatan yang modern," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P ini meyakini, dengan adanya coast guard maka nelayan dapat melaut dengan aman.

"Amankan dulu, setelah aman, nelayannya bisa mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam," kata Ganjar.

Baca juga: Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka, Ganjar: Ada di Kemenko Polhukam, Terbuka di Website

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com