Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka, Ganjar: Ada di Kemenko Polhukam, Terbuka di Website

Kompas.com - 08/01/2024, 22:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi santai respons dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terkait data pertahanan yang tidak bisa sembarangan dibuka ke publik seperti toko klontong.

Ganjar mengatakan, data pertahanan itu buktinya diperoleh dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website," kata Ganjar ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024) malam.

Saat kembali ditanya data tersebut terbuka untuk publik, Ganjar hanya menyampaikan bahwa dirinya sudah memberikan jawaban pada pertanyaan sebelumnya.

"Lha, itu tadi saya sampaikan," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Untuk itu, Ganjar mengatakan, jika memang ada pendapat data tersebut tidak bisa diakses umum maka katakanlah kepada publik.

"Saya hanya butuh jawaban saja, kalau memang enggak bisa, ya kan dia harusnya jawab 'tidak bisa dibuka, Pak," ujar politikus PDI-P ini.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa tidak semua data soal pertahanan negara bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi mengatakan, memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi sebuah negara.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) itu ada yang bisa terbuka, tapi memang banyak yang harus kita rahasiakan," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin.

"Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa. Enggak bisa," katanya lagi menegaskan.

Baca juga: Prabowo Tak Beberkan Data soal MEF, Ganjar: Kalau Tak Siap, Jangan Berdebat

Adapun dalam debat capres kedua, Minggu (7/1/2024), calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo seakan kompak bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo tentang data pengelolaan pertahanan.

Keduanya sama-sama meminta kepada Prabowo Subianto untuk membeberkan sejumlah data pertahanan. Sebagai contoh, data soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alustsista bekas.

Permintaan buka data itu dilontarkan Ganjar dan Anies karena Prabowo sempat menyatakan bahwa data terkait pertahanan yang dipegang kedua lawannya itu tidak tepat.

Namun, Prabowo tidak membuka data yang benar dengan beralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskannya dalam forum debat capres.

Selain itu, menurut Menteri Pertahanan (Menhan) itu, ada beberapa data yang bukan untuk konsumsi publik.

Hanya saja, Prabowo mengatakan bersedia menjelaskan data-data tersebut kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar debat capres.

Baca juga: Saat Prabowo Undang Anies Bahas Data Pengadaan Alutsista Bekas...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com