Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Persilakan KPU Beri Sanksi Pendukung Ganjar-Mahfud jika Langgar Aturan Debat karena Acungkan 3 Jari

Kompas.com - 09/01/2024, 13:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegur dan memberikan sanksi pada TPN jika memang terbukti melanggar aturan debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikannya usai ditanya soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan mengevaluasi suporter Ganjar-Mahfud yang kerap mengangkat tiga jari dalam debat kedua calon presiden (capres) pada Minggu, 7 Januari 2024.

"Kalau ada aturan yang dilanggar. Silakan ditegur atau diberi sanksi," kata Chico kepada Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, Chico mengatakan, tidak ada larangan tertulis soal mengacungkan jari dari KPU.

Baca juga: TPN Sebut Tak Ada Arahan untuk Pendukung Ganjar Acungkan 3 Jari Saat Prabowo Bicara

Terlebih, menurutnya, TPN juga sejak awal mengingatkan KPU untuk memperjelas aturan soal debat Pilpres.

"Sejauh yang kita pahami, tak ada larangan tertulis mengenai itu (acungkan jari)," ujar Chico.

"Kami sejak awal mengingatkan KPU agar memperjelas semua aturan terkait apa pun termasuk debat," katanya lagi.

Baca juga: KPU Evaluasi Suporter Ganjar karena Acungkan 3 Jari Tiap Anies-Prabowo Bicara di Debat

Diberitakan sebelumnya, KPU mengaku bakal mengevaluasi tindakan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang kerap mengangkat tiga jari dalam debat kedua capres.

"Nanti kita evaluasi dengan tim paslon (pasangan calon)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Hasyim mengatakan, KPU juga akan mengevaluasi beberapa dinamika yang terjadi di dalam debat.

"Apakah di situasi debatnya atau situasi para pendukungnya," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Pidato, Suporter Ganjar-Mahfud Acungkan 3 Jari Ala Hunger Games

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com