Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Protes ke Ketua KPU soal Simulasi Surat Suara Hanya Tampilkan 2 Paslon

Kompas.com - 03/01/2024, 22:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah menyatakan keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait simulasi pencoblosan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden hanya memuat dua gambar Paslon.

Adapun kejadian ini pertama kali diketahui pihak PDI-P Surakarta setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos.

"Pak Hasyim, ketua KPU sudah saya komplain kok ada kayak gini," kata Mahfud ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024) malam.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Tunda Penyaluran Bansos hingga Beres Pemilu

Hasyim, jelas Mahfud, mengatakan KPU akan mengevaluasi kejadian tersebut dan memperbaikinya. 

Perbaikan itu akan dilakukan dengan cara membuat simulasi dengan empat gambar Paslon.

"Ya minimal 4 lah (kotak paslon dalam lembar simulasi kertas suara) saya bilang. Kalau tidak 1, 2, 3 ya 4. Sehingga semuanya bisa terbuka," ujar dia.

Menko Polhukam ini menambahkan, Hasyim juga sudah memberikan jawaban kepadanya atas keberatan tersebut.


Namun, Mahfud tak membeberkan apa jawaban Hasyim terhadap keberatan yang disampaikan.

Ditanya lebih jauh, apakah simulasi yang hanya memuat dua gambar Paslon dalam surat suara merugikan pihaknya, Mahfud tidak menjawab gamblang.

"Ya tapi harus diperbaiki lah," tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sebelumnya, dikutip Tribunnews.com, KPU mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon.

Diketahui, pihak PDI-P Surakarta mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos.

Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat dua kolom pasangan calon presiden.

Baca juga: Kritisi Simulasi Surat Suara Berisi 2 Paslon, TPN Ganjar-Mahfud: Ini Aneh

"Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kekhilafan yang terjadi," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Rabu.

Pihaknya, lanjut Idham, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut.

Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal tiga pasang calon atau lebih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com