Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Kompas.com - 17/05/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta supaya pemerintahannya kelak tidak diganggu masih menuai beragam tanggapan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap pernyataan Prabowo membahayakan karena bisa mencerminkan pola kepemimpinan yang subjektif pada pemerintahan mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengklarifikasi tuduhan tentang gaya hidup anggota KPU yang menyewa jet pribadi sampai gemar menyambangi tempat hiburan malam dan bermain perempuan.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

 

1. Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu, PDI-P: Berbahaya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tidak ingin masa pemerintahannya kelak diganggu sebagai sinyal bahaya.

Menurut politikus PDI-P Adian Napitupulu, kata "jangan mengganggu" yang disampaikan Prabowo sangat subjektif dan tidak ada instrumen hukum yang bisa dijadikan patokan ukuran.

"Karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Enggak ada alat ukurnya. Berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antaranak bangsa dalam sebuah negara tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif," kata Adian dalam program Satu Meja di Kompas TV, seperti dikutip pada Rabu (15/5/2024).

Adian mengatakan, karena tidak ada patokan ukuran menurut aturan undang-undang itulah maka tafsir mengenai "jangan mengganggu" yang disampaikan Prabowo dikhawatirkan sangat subjektif, dan rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan buat menekan kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintahan mendatang.

Baca juga: Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

"Dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A, B, C, segala macam kita mengkategorikannya kritik, Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu," ujar Adian.

"Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu," sambung Adian.

2. Dituding Sewa "Private Jet", Dugem, dan Main Wanita, Ketua KPU Beri Penjelasan

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merespons mengenai tudingan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony yang menyoroti gaya hidup anggota KPU, mulai dari menyewa jet pribadi hingga dugem.

Hasyim menyampaikan, pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah.

"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" ujar Hasyim saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (15/5/2024) malam.

Baca juga: Sindir Gaya Hidup Pejabat KPU, Anggota DPR: Sewa Jet, Dugem, Belum Lagi Wanitanya...

"Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," kata dia.

Menurut Hasyim, KPU cuma memiliki waktu selama 75 hari untuk pengadaan logistik di Pemilu 2024.

Dia mempertanyakan siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal.

Baca juga: Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

"Tahu enggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang enggak spot jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?" ucap Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com