TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Tunda Penyaluran Bansos hingga Beres Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah telah mengusulkan penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga setelah Pemilu 2024.

Pasalnya, bansos merupakan salah satu kebijakan yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI.

Perwakilan partai-partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang duduk di kursi parlemen pun menyetujui penyaluran bansos yang notabene program pro rakyat.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) menambahkan, program pro rakyat seperti bansos merupakan program jaring pengaman bagi warga yang masuk dalam kategori rentan dan miskin.

Mereka yang menerimanya terkendala dari sisi ekonomi, utamanya usai pandemi Covid-19. Program bansos, kata dia, juga merupakan karya kerja partai-partai politik termasuk partai pengusung Ganjar-Mahfud.

"Jadi tidak mungkin lah hasil perjuangan kemudian kita minta untuk tidak dilaksanakan. Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya," beber dia.

Lebih lanjut ia menyampaikan, salah satu visi misi Ganjar-Mahfud justru mempermudah penyaluran bantuan sosial lewat program KTP Sakti. Program ini merupakan salah satu program yang dijanjikannya jika terpilih menjadi presiden.

Baca juga: PDI-P: Bansos Hak Rakyat, Bukan Kemurahan Pemerintah

Lewat program ini, masyarakat bisa mengakses bansos cukup menggunakan e-KTP.

Dengan KTP Sakti, data masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bansos dan subsidi tidak lagi berbeda antar-kementerian, karena mengacu pada profil data KPM di dalam KTP Sakti.

"Salah satu dari konten atau isi KTP Sakti itu adalah bansos dengan perbaikan, minimal ada 3 hal yang hendak kita perbaiki. Pertama, dari basis data, pemantapan data, dan penyatuan data. Kedua, dari sisi kualitas. Ketiga, aspek kuantitas," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, usulan penundaan penyaluran bansos dikritisi oleh banyak pihak, salah satunya Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

Dikutip dari Kontan.id, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menyebut, jika penyaluran bansos ditunda maka rakyat kecil yang akan terdampak.

Baca juga: Bandingkan Program Bansos Ganjar dengan Makan Siang Prabowo, PDI-P Singgung Soal Kemampuan Anggaran

"Kasihan dong rakyat kecil yang membutuhkan, dijadikan korban demi kepentingan elit politik yang sedang berkontestasi. Sebaiknya diawasi saja. Kan Mensos RI dari 03. Pendamping Desa yang terlibat dalam penyaluran dari 01," jelasnya dihubungi Kontan.co.id, Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, ketimbang ditunda lebih baik dalam penyaluran bansos sebaiknya dilakukan pengawasan bersama.

Meski demikian, Dedek menyampaikan apakah bansos dilanjutkan atau ditunda hingga masa Pemilu selesai menjadi kewenangan dari pemerintah. Hanya saja, Dedek menegaskan pihaknya berpegang pada prinsip bahwa kontestasi politik tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

"Daripada mengorbankan rakyat kecil demi ngasih makan ego masing-masing, kenapa gak bahu-membahu membantu rakyat kecil?" imbuhnya.