Eksepsi Tak Diterima, Sidang Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak menerima eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono.

Andhi Pramono merupakan terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai total Rp 58, 9 miliar terkait pengurusan kepabeanan ekspor dan impor saat dirinya bekerja sebagai pegawai Bea dan Cukai.

Ketua majelis hakim Djuyamto menilai, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi keberatan kubu Andhi Pramono sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga: Jaksa Sebut Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Pakai Uang Gratifikasi untuk Biaya RS dan Kuliah Anak

Dengan demikian, keberatan kubu eks pejabat Bea dan Cukai itu tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

“Mengadili, menyatakan nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa Andhi Pramono tidak dapat diterima,” kata hakim Djuyamto dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan PN Tipikor Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang didakwakan Jaksa Komisi Antirasuah terhadap Andhi Pramono.

Hakim Djuyamto menyebutkan, surat dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 143 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, hakim memerintahkan jaksa KPK untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Andhi Pramono sebagaimana surat dakwaan.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi nomor 109/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Andhi Pramono berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut,” kata hakim Djuyamto.

Dalam keberatannya, tim hukum Andhi Pramono menilai, surat dakwaan Jaksa KPK yang menyebutkan kliennya menerima uang gratifikasi senilai total Rp 58,9 miliar tidak jelas.

Kubu Andhi menilai surat dakwaan KPK tidak menyebutkan adanya perbuatan seseorang yang menerima uang dalam kapasitas sebagai seorang yang melakukan kegiatan mengelola hasil usaha atas kerja sama investasi dengan mitra usaha.

Jaksa KPK juga dinilai tidak menjelaskan adanya kegiatan pemberian arahan atau informasi terkait dengan penunjukan perusahaan ekspor impor yang baik dalam menjalankan impor clearance, serta kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang terkait dengan pinjam meminjam antar sahabat atau teman.

Padahal, menurut tim hukum Andhi, kegiatan tersebut tidak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri atau penvelenggara negara.

“Bahwa dalam dakwaan penuntut umum tidak disebutkan juga keterkaitan antara penerimaan uang yang diperoleh terdakwa dengan kedudukan jabatan yang disandang oleh terdakwa,” kata hukum Andhi Pramono, Eddhi Sutarto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Eddhi menyebut, Andhi dalam dakwaan penuntut umum mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) terkait organisasi dan tata kerja instansi vertical Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didalamnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan dalam Kepmenkeu.