Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba akan didakwa menerima uang suap dan gratifikasi sebesar Rp 106.247.546.500 atau Rp 106,2 miliar.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, uang suap itu terdiri dari Rp 5 miliar dan 60.000 dollar Amerika Serikat (AS) serta gratifikasi Rp 99,8 miliar dan 30.000 dollar AS.

“Tim Jaksa mendakwa dengan penerimaan suap senilai Rp 5 miliar dan USD60 ribu disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp 99,8 miliar dan USD30 ribu,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (8/5/2024).

Ali menuturkan, tim jaksa KPK telah selesai melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara Abdul Gani ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri ternate.

Baca juga: KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Ia menyebutkan, karena telah dilimpahkan, penahanan terhadap Abdul Gani saat ini berada di bawah wewenang pengadilan.

Namun demikian, gubernur nonaktif itu masih mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

“Agenda pembacaan surat dakwaan menunggu penetapan hari sidang dari Majelis Hakim,” ujar Ali.

Abdul Gani diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK 18 Desember tahun lalu di Jakarta.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Ia dan anak buahnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Belakangan, KPK melebarkan penyidikan dan mengusut dugaan korupsi di sektor izin tambang.

Tidak hanya itu, KPK juga tengah membidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saat ini, proses penyidikan perkara dugaan suap AGK telah selesai dan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.