Jokowi: Korupsi Semakin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini kejahatan korupsi dilakukan dengan teknologi yang semakin canggih.

Sehingga, pemerintah perlu berusaha lebih masif dalam mencegah dan memberantas korupsi yang menggunakan teknologi canggih.

Itu dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan pada peringataj Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks bahkan lintas negara dan multi yuridiksi serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistematis, yang lebih masif, yang mematahkan teknologi mutakhir untuk mencegah tindak pidana korupsi," ujar.

"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain. Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform. E-katalog misalnya," lanjutnya.

Baca juga: Ketua KPK Singgung Pembangunan Infrastruktur di Lampung Bikin Jokowi Kecewa

Presiden bercerita, ia memeriksa jumlah barang dalam e-katalog beberapa hari lalu. Saat itu ketersediaan barang baru 50.000.

Namun, pada Selasa hari ini, berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sudah ada 7,5 juta barang yang masuk ke dalam e-katalog.

Menurut Jokowi, perkembangan e-katalog sangat membantu menekan potensi korupsi.

Selain itu, ada juga program one map policy yang saat ini dikembangkan pemerintah.

Meski baru sekitar 60-70 persen selesai, tetapi kebijakan itu juga membantu memagari banyak pihak agar tidak tergoda korupsi.

Baca juga: Di Peringatan Hakordia, Jokowi Minta Pemberantasan Korupsi Dievaluasi Total

Kemudian, Kepala Negara juga menyinggung soal pembayaran pajak secara online dan sertifikat elektronik yang semuanya dibuatkan aplikasi.

"Semuanya dibuatkan aplikasi dalam rangka memagari agar tidak terjadi korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan saat ini sudah ada ribuan pejabat hingga pihak swasta yang dipenjarakan akibat tindak pidana korupsi.

Sehingga menurutnya, tak ada negara lain di dunia yang memenjarakan pejabat sebanyak yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Baca juga: Pengacara Eks Wamenkumham Kecewa KPK Absen Sidang Praperadilan

"Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak ekonomi bangsa dan juga bisa menyengsarakan rakyat," ujar Jokowi .