Di Depan Jokowi, Ketua KPK Singgung Pemberantasan Korupsi yang Belum Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menyinggung sejumlah indikator yang menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia kurang efektif di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu Nawawi sampaikan saat membacakan laporan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora, Senayan, Jakarta Pusat.

Nawawi mengatakan, berbagai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi sudah dilakukan, termasuk dengan membentuk KPK dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

"Sayangnya, berbagai indikator menunjukkan kurang efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Nawawi, Selasa (12/12/2023).

Baca juga: Jadi Tema Debat Perdana, Ini Visi-Misi Capres-Cawapres soal Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Nawawi menyebut, corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak naik signifikan dalam satu dekade terakhir.

Adapun CPI atau IPK dirilis oleh lembaga internasional Transparancy International (TI) yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia.

Capaian IPK Indonesia tahun 2022 merosot empat poin dari tahun 2021 menjadi 34/100.

"IPK yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini," tutur Nawawi.

Selain itu, hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK juga tidak menunjukkan kenaikan signifikan serta fluktuatif.

"Responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih ada yang ditunjukkan dengan skor nasional yang menurun," kata Nawawi.

Baca juga: Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap...

Peringatan Hakordia 2023 digelar di Istora, Senayan, Jakarta Pusat. Selain Jokowi, sejumlah pejabat tinggi negara juga menghadiri acara tersebut.

Di antara mereka adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST. Burhanuddin.

Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadiimuljono.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie, serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan lainnya.