Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Kompas.com - 11/05/2024, 13:26 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo meminta para pihak yang tidak mau bekerja sama agar tidak mengganggu pemerintahannya kelak

Mardani mengatakan bahwa kontrol terhadap pemerintah tetap wajib dilakukan. Meskipun, menurut dia, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo.

"Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib,” kata Mardani Ali Sera dikutip dari Kompas TV, Sabtu (11/5/2024).

Dia juga menyebutkan bahwa PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presisden Joko Widodo (Jokowi) selalu menjadi oposisi pemerintah.

Baca juga: Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kritik kepada pemerintahan. Tetapi, kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak.

"PKS selama ini oposisi tapi kritis dan kontruktif, enggak boleh kritis yang merusak.
Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani Ali Sera.

Sebagaimana diketahui, PKS pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.

PKS bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, kedua partai rekan koalisi PKS nampaknya memberi isyarat bakal memilih bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

PKS juga memberikan kode ingin bertemu dengan Prabowo.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap ada komunikasi lebih maju dengan Partai Gerindra, terutama soal tawaran-tawaran politik untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Meski begitu, Syaikhu menyampaikan langkah politik PKS baru bisa ditentukan setelah musyawarah Majelis Syuro.

Namun, Prabowo masih menimbang waktu untuk bertemu dengan PKS. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

“Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu, sedang mencari momentum yang tepat,” kata Muzani pada 4 Mei 2024.

Baca juga: Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com