JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Prabowo meminta para pihak yang tidak mau bekerja sama agar tidak mengganggu pemerintahannya kelak
Mardani mengatakan bahwa kontrol terhadap pemerintah tetap wajib dilakukan. Meskipun, menurut dia, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo.
"Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib,” kata Mardani Ali Sera dikutip dari Kompas TV, Sabtu (11/5/2024).
Dia juga menyebutkan bahwa PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presisden Joko Widodo (Jokowi) selalu menjadi oposisi pemerintah.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kritik kepada pemerintahan. Tetapi, kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak.
"PKS selama ini oposisi tapi kritis dan kontruktif, enggak boleh kritis yang merusak.
Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani Ali Sera.
Sebagaimana diketahui, PKS pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.
PKS bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Namun, kedua partai rekan koalisi PKS nampaknya memberi isyarat bakal memilih bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
PKS juga memberikan kode ingin bertemu dengan Prabowo.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap ada komunikasi lebih maju dengan Partai Gerindra, terutama soal tawaran-tawaran politik untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.
Meski begitu, Syaikhu menyampaikan langkah politik PKS baru bisa ditentukan setelah musyawarah Majelis Syuro.
Namun, Prabowo masih menimbang waktu untuk bertemu dengan PKS. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
“Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu, sedang mencari momentum yang tepat,” kata Muzani pada 4 Mei 2024.
Baca juga: Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik