Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas PSI Naik Jadi 2,6 Persen, Tertinggi di Antara Parpol Non-parlemen

Kompas.com - 12/12/2023, 10:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023 menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki elektabilitas tertinggi di antara partai-partai politik nonparlemen.

Berdasarkan hasil survei, PSI memperoleh elektabilitas sebesar 2,6 persen, melonjak dari angka 0,8 persen dalam survei terakhir pada Agustus 2023 lalu.

"Ini merupakan angka elektabilitas tertinggi yang pernah diraih PSI. Sebelumnya tingkat keterpilihan parpol itu kurang dari 1 persen," tulis peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Selasa (12/12/2023), dikutip dari harian Kompas.

Elektabilitas PSI bahkan mengungguli Partai Persatuan Pembangunan (2,4 persen) yang memiliki kursi di Senayan.

Menurut Yohan, elektabilitas PSI beriringan dengan elektabilitas pasangan yang mereka usung, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang juga tertinggi dalam survei capres-cawapres yang dirilis Senin (11/12/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

"Gerindra dan Prabowo, misalnya, menjadi dua entitas yang saling menyatu dan melekat. Hal yang sama juga dilakukan PSI, dengan masuknya Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang kini menjadi ketua umum partai itu," tulis Yohan. 

Sementara, elektabilitas partai-partai politik lainnya tercatat berada di bawah 2 persen.


Survei mencatat elektabilitas Partai Persatuan Indonesia turun menjadi 1,7 persen, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat stagnan di 0,8 persen.

Partai-partai lain seperti Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Ummat, Partai Garda Perubahan Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat elektabilitasnya juga tidak mencapai 1 persen.

Baca juga: Anjloknya Elektabilitas Ganjar dan Melejitnya Prabowo di Survei Litbang Kompas

Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Metode tersebut tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Berikut ini peta elektabilitas partai politik menurut hasil survei Litbang Kompas:

Partai Gerindra: 21,9 persen
PDI Perjuangan: 18,3 persen
Partai Golkar: 8,0 persen
Partai Kebangkitan Bangsa: 7,4 persen
Partai Nasdem: 4,9 persen

Partai Keadilan Sejahtera: 4,5 persen
Partai Demokrat: 4,5 persen
Partai Amanat Nasional: 4,2 persen
Partai Solidaritas Indonesia: 2,6 persen
Partai Persatuan Pembangunan: 2,4 persen

Partai politik lain: 4,0 persen
Belum memilih (tidak tahu/rahasia): 17,3 persen

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas selengkapnya bisa dibaca di Kompas.id: Gerindra Menyusul PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com