Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosan Pastikan Prabowo Tak Bicara Politik Saat Bertemu Jokowi di Hari Pertama Kampanye

Kompas.com - 29/11/2023, 23:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Perkasa Roeslani memastikan Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berbicara mengenai politik saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  Selasa (28/11/2023) kemarin.

Adapun kemarin merupakan hari pertama masa kampanye Pemilu 2024, di mana Prabowo tidak terjun berkampanye seperti dua capres lainnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Prabowo memilih tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan tidak menggunakan hak cuti sebagai capres.

Baca juga: Jubir TKN Prabowo-Gibran: Narasi Gemoy Catchy untuk Bikin Milenial dan Gen Z Melirik

"Oh enggak. Itu kan rapat terbatas kabinet, tentunya yang dibicarakan untuk kepentingan negara ini," ujar Rosan saat ditemui di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam.

Rosan menjelaskan, Jokowi dan Prabowo bertemu di Istana dalam rangka rapat terbatas.

Maka dari itu, semua menteri selain Prabowo juga hadir ke Istana.

"Itu kan lagi rapat terbatas. Semua menteri hadir. Jadi ya kan beliau menterinya Pak Jokowi, jadi harus hadir," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat kemarin menyepakati kenaikan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sumbernya dari pinjaman luar negeri.

Baca juga: Gerindra: Tak Ada yang Instan dari Sosok Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan, ada kenaikan yang cukup signifikan untuk belanja alutsista yang sumber pendanaannya berasal dari pinjaman.

"Untuk tahun 2020 - 2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Salah satu alasan penambahan anggaran belanja alutsista itu, menurut dia, adalah kondisi alutsista milik Indonesia. Serta peningkatan ancaman keamanan dan dinamika geopolitik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com