Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Dengar Keluhan Buruh: Mulai dari Upah hingga Terjerat Utang Pinjol

Kompas.com - 29/11/2023, 22:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/11/2023) malam. Hari ini merupakan hari kedua masa kampanye Pemilu 2024.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Presiden KSPN Ristadi yang baru-baru ini ditunjuk masuk ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Selain itu, hadir pula Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani.

Prabowo dan KSPN bertemu selama sekitar 1 jam. Mereka disebut berdiskusi soal kebangsaan, khususnya bagaimana cara mereka memandang dunia industri dan ketenagakerjaan.

Baca juga: Jubir TKN: Wilayah di Mana Pak Jokowi Unggul, di Situ Pak Prabowo Lemah, Kini Keduanya Berkolaborasi

"Ada beberapa hal yang kemudian cara pandang beliau sangat sejalan dengan aspirasi dengan harapan kami, bagaimana supaya kondisi pekerja buruh Indonesia ke depan makin baik. Situasi yang sekarang dialami teman-teman pekerja buruh Indonesia itu yang paling urgent yang dibutukan buruh adalah saat ini banyak terjadinya terutama di PHK, terutama di sektor tekstil dan product," ujar Ristadi dalam jumpa pers di rumah Prabowo, Rabu.

Ristadi menjelaskan, dirinya menyampaikan kepada Prabowo bahwa lapangan kerja harus terus diperluas. Sebab, KSPN mencatat ada banyak buruh yang menjadi pengangguran karena terkena PHK, sementara usia mereka sudah 50 tahun lebih.

Menurutnya, tempat kerja lebih suka memilih para fresh graduate ketimbang orang-orang yang sudah berusia 50 tahun.

Baca juga: Jubir TKN Prabowo-Gibran Ungkap Narasi “Gemoy” Tak Akan Dipakai Terus-menerus

Maka dari itu, para korban PHK ini memerlukan bantuan berupa modal untuk memulai usahanya sendiri. Terlebih, uang pesangon yang mereka dapat juga tidak mencukupi untuk membuka usaha.

"Nah beliau kemudian menyampaikan memang itu ada dalam visi misi beliau sebagai Capres 2024," ucapnya.

Kemudian, Ristadi menyoroti upah minimum yang tidak merata di daerah di Indonesia.

Misalnya seperti buruh-buruh yang berada di Karawang bisa mendapat gaji yang tinggi, yakni sebesar Rp 5 juta.

Namun, buruh di Yogjakarta atau di Banjar cuma mendapat gaji Rp 2 juta.

Baca juga: KPU Buka Suara Usai Prabowo-Gibran Bagi-bagi Susu saat Kampanye

"Nah ini ketimpangan upah yang sangat tinggi. Artinya apa? Masyarakat di Karawang dan pekerja buruh bisa mengalami pertumbuhan ekonomi dengan baik, tapi yang di Banjar tidak menikmati. Maka ini harus ada aturan yang bisa dirubah agar bagaimana kesenjangan upah minimum antar daerah ini pelan-pelan tahun demi tahun itu bisa didekatkan," kata Ristadi.

Selanjutnya, Ristadi berbicara mengenai fasilitas rumah sakit bagi para buruh.

Berdasarkan pengalamannya, banyak kejadian di mana para buruh mengalami kecelakaan kerja, namun tidak tertolong nyawanya karena berada jauh dari rumah sakit.

Ristadi mengaku menyampaikan langsung kepada Prabowo agar dibuatkan rumah sakit khusus untuk pekerja buruh.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com