Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil PDI Perjuangan, Visi Gotong Royong dan Membumikan Ajaran Bung Karno

Kompas.com - 10/11/2023, 17:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Partai itu didirikan pada 10 Januari 1999 di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Cikal bakal PDI-P adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dibentuk pada 10 Januari 1973 karena kebijakan fusi partai politik di masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

PDI saat itu merupakan gabungan beberapa partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Ir. Sukarno pada 4 Juli 1927, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.

Konflik internal PDI pada 1990-an membelah partai menjadi 2 kelompok, yakni kubu Suryadi dan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Sentil Gibran, PDI-P: Apa Sulitnya Kembalikan KTA, Pergi dengan Baik Dong

Setelah peristiwa Reformasi 1998, Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI periode 1998 sampai 2003 dalam Kongres ke-V PDI di Denpasar, Bali.

Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 supaya bisa mengikuti Pemilu 1999.

Pada pemilu 1999, PDI-P meraih suara 35.689.073 dan menjadi pemenang. Mereka kemudian mendapatkan 153 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Pemilu 2024, PDI-P mendapatkan nomor urut 3.

Sebanyak 580 orang calon legislatif yang maju dari PDI-P akan bersaing pada Pemilu 2024.

Baca juga: PDI-P Setuju Politik Akhir-akhir Ini Banyak Drama: Tapi Siapa Sutradaranya?

Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, PDI-P bersama koalisi mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Partai yang tergabung dalam koalisi itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P saat ini berada di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Lokasi itu sebelumnya merupakan kantor Partai Demokrasi Indonesia di masa Orde Baru yang juga menjadi titik utama dalam peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

Baca juga: Pencalonan Gibran Dikritik, Golkar Pertanyakan PDI-P yang Tak Usung Anak Muda

 

Susunan pengurus DPP PDI-P 2019 sampai 2024

  • Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
  • Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
  • Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey

Visi-Misi PDI Perjuangan

Visi

Visi PDI Perjuangan berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar adalah:

  1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945
  2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila)
  3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila)
  4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara,
  5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Menduga Ada Intervensi Aparat di Kantor DPC PDI-P Solo, TPN Ganjar-Mahfud Minta Relawan Tak Terprovokasi

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com