Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Kompas.com - 20/05/2024, 17:13 WIB
Syakirun Ni'am,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean, berusaha menghindari wartawan setelah menjalani klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/5/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Rahmady selesai menjalani klarifikasi LHKPN sekitar pukul 16.13 WIB. Ia mengenakan topi dan masker yang menutupi setengah wajahnya.

Ketika ditemui awak media, Rahmady enggan berbicara banyak tentang pemeriksaannya.

“Saya sudah klarifikasi, tanyakan saja ke dalam ya,” ujar Rahmady, Senin sore.

Baca juga: Sosok Rahmady Effendi Hutahaean, Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta yang Dilaporkan ke KPK

Rahmady yang enggan meladeni wartawan lalu tampak bingung mencari kendaraan untuk meninggalkan Gedung KPK.

Ia berjalan bolak-balik ke kanan dan ke kiri diikuti wartawan sampai mengundang rasa penasaran seorang petugas keamanan.

“Bapak mobilnya di mana?” tanya salah seorang petugas keamanan KPK kepada Rahmady.

Setelah itu, Rahmady masih tampak kebingungan dan kembali berjalan ke arah utara.

Namun, ia kembali berbalik berjalan ke selatan sembari menatap tajam setelah ditanya wartwan soal dugaan memiliki perusahaan pupuk

Sejurus kemudian, Rahmady balik badan dan berjalan ke utara sembari berlari kecil menghindari wartawan.

Setelah berjalan 50 meter, Rahmady menghampiri pengemudi ojek online (ojol) yang sedang mangkal di tepi jalan.

Baca juga: Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Pengemudi ojol itu terlihat bingung karena ia belum mendapatkan pesanan.

Namun, Rahmady tetap naik ke atas motor dan meminta pengemudi ojol untuk membawanya pergi.

“Jalan saja ke depan,” ujar Rahmady.

Sepeda motor itu pun melaju sementara Rahmady berusaha mengenakan helm.

Pada hari ini, Rahmady datang ke KPK untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya ke Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.

Rahmady dilaporkan atas dugaan kepemilikan harta tak wajar karena memberikan pinjaman Rp 7 miliar, padahal jumlah kekayaannya hanya Rp 6,39 miliar merujuk LHKPN.

“Jadi kita klarifikasi, nanti kita kasih tahu lah hasilnya apa kira kira ya. Tapi ini sekali lagi dampak dari karena ada harta berupa saham di perusahaan lain,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, saat ditemui di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2024).

Adapun Rahmady dicopot dari jabatannya setelah persoalan kepemilikan harta tak wajar itu dilaporkan rekan bisnisnya ke KPK. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com