Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Gibran, PDI-P: Apa Sulitnya Kembalikan KTA, Pergi dengan Baik Dong

Kompas.com - 10/11/2023, 17:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P Andreas Hugo Pareira menyentil putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P usai menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menurut Andreas, secara de facto, Gibran sudah bukan merupakan kader PDI-P lagi usai memilih bergabung dengan pihak yang berseberangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Pertanyaan lain, kenapa tidak dipecat gitu? Secara de facto, dia sudah tidak di partai lagi. Dan diberikan ruang untuk ya kembalikan lah KTA. Apa sulitnya gitu?" ujar Andreas dalam jumpa pers di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Survei Poltracking: Jika Anies-Cak Imin Tak Lolos Putaran Kedua, Prabowo-Gibran Menang Lawan Ganjar-Mahfud

Andreas menjelaskan bahwa sebenarnya mengembalikan KTA PDI-P sangat mudah, tapi tak kunjung dilakukan oleh Gibran.

Ia kemudian mengatakan, Gibran harus pergi dari PDI-P dengan baik-baik. Sebab, ketika bergabung dulu secara baik pula.

"Karena dia datang dengan baik, sekarang dia pergi dengan baik dong. Sesimpel itu. Tapi itu tidak dilakukan," kata Andreas.

Kemudian, Andreas turut menyindir menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang resmi mendukung pasangan bakal calon presiden (capres) dan cawapres Prabowo-Gibran.

Namun, Bobby disebut mengungkapkan keinginan tetap berada di PDI-P.

Baca juga: Tak Khawatir Polemik MK Ganggu Langkah Prabowo-Gibran, TKN: Banyak Masyarakat Tak Terlalu Tahu

Ia mengaku heran dengan sikap-sikap tersebut. Apalagi, menurutnya, PDI-P tidak pernah membuat skenario di luar aturan.

"Apakah yang terjadi berpikir dia di atas aturan, termasuk di atas konstitusi? Ini yang berbahaya," ujar Andreas.

Sebagaimana diketahui, Gibran resmi menjadi pasangan Prabowo untuk maju Pilpres 2024. Pasangan ini telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 25 Oktober 2024.

Keputusan Gibran tersebut berseberangan dengan keputusan PDI-P yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Namun, Gibran yang merupakan kader PDI-P diketahui belum juga mengembalikan KTA.

Baca juga: KPU: Pencalonan 3 Capres-cawapres Sudah Memenuhi Syarat, Termasuk Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com