Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Kompas.com - 20/05/2024, 17:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengungkap rencana pimpinan MPR bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais untuk bicara tentang perubahan keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang pernah dilakukan di masa kepemimpinan Amien Rais.

Rencana ini Bamsoet sampaikan usai berbincang secara tertutup dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, di kediaman Try, Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Bamsoet mengatakan bahwa pertemuan ini akan digelar pada 6 Juni 2024.

Baca juga: Kritik Gibran Maju Pilpres, Amien Rais: Pamannya Buatkan Karpet Merah...

"Yang paling menarik kita akan ketemu dengan Pak Amien Rais. Kalau yang lainnya (pertemuan dengan) presiden, wakil presiden, Pak Amien Rais kita punya agenda khusus yang sangat spesial," kata Bamsoet saat ditemui.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu lantas mengungkapkan mengapa menyebut pertemuan dengan Amien Rais sangat spesial.

Sebab, MPR akan bertanya pada Amien Rais soal pandangannya tentang keadaan atau situasi Indonesia pasca-amendemen keempat UUD 1945.

Bamsoet mengaku penasaran apa jawaban dari Amien Rais.

"Barangkali kita akan bertanya kepada Pak Amien, apakah Pak Amien ketika mengubah Undang-Undang Dasar ini, apakah inikah yang beliau impikan, suasana inikah yang beliau bayangkan, Indonesia akan makmur, sentosa dengan perubahan amendemen ke-4 nya," papar politikus Golkar ini.

Dia meyakini, dalam pertemuan itu akan terjawab mengapa dahulu begitu besar dorongan dari sebagian besar masyarakat agar UUD 1945 diubah.

"Barangkali nanti akan terjawab kenapa dulu begitu kerasnya dorongan euforia reformasi menyasar kepada UUD 1945," urai dia.

Baca juga: Kritik Gibran Maju Pilpres, Amien Rais: Pamannya Buatkan Karpet Merah...

 


Lebih jauh, Bamsoet menuturkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengunjungi wakil presiden ke-11 RI Boediono dan wakil presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, pada Rabu (22/5/2024).

Selain Boediono dan JK, MPR juga akan berbincang soal kebangsaan dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 28 Mei, juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Namun jadwal untuk pertemuan dengan Megawati masih terus dicocokkan.

"Bu Mega kita belum konfirmasi, kita harapkan sebelum 6 Juni kita di rumah Bu Mega," ucapnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamendemen sebanyak empat kali.

Amendemen tersebut menyebabkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kehilangan superioritasnya sehingga berjalan seperti tak memiliki kuasa.

Baca juga: Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Amendemen terakhir disebabkan sejumlah pasal yang ada di UUD 1945 menjadi dasar bagi Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun di era Orde Baru.

Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas yang terbit pada 17 April 2002, sejumlah pihak memang telah berupaya untuk menghendaki pembatalan amendemen UUD 1945 sejak dulu.

Namun, Ketua MPR saat itu, Amien Rais menyatakan bahwa amendemen harus tetap dilakukan karena menjadi amanat reformasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com