Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Kompas.com - 18/05/2024, 18:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, sikap PDI Perjuangan (PDI-P) yang belum secara tegas menyatakan memilih jalur oposisi dinilai karena didasari pertimbangan tersendiri.

Yakni menanti renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebab menurut Refly, selama ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak punya persoalan dengan Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca juga: Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

"Sebenarnya kenapa PDI-P belum memutuskan? Karena lagi-lagi Megawati tidak punya persoalan sama Prabowo. Dia punya persoalan dengan Jokowi," ujar Refly dalam program Gaspol Kompas.com, sebagaimana dilansir tayangan YouTube Kompas.com, Sabtu (19/5/2024).

"PDI-P sedang menunggu berakhirnya kemesraan Jokowi dan Prabowo. Begitu berakhir masuk dia (PDI-P). Sekarang pertanyaannya, yang paling ditakutkan Jokowi adalah enggak ada lagi orang mau mendengar dia, apalagi setelah lengser, " lanjutnya.

Sisa masa pemerintahan Jokowi yang kurang dari enam bulan juga menjadi pertimbangan.

Karena meski Jokowi masih memimpin, presiden terpilih yang akan dilantik sudah ada, yakni Prabowo.

Baca juga: Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Lebih lanjut, Refly juga menyinggung soal hubungan Jokowi dan Prabowo yang masih dekat, karena Jokowi yang melakukan endorse kepada empat menterinya agar bisa masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang.

Keempat menteri itu yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Keempat nama itu merupakan orang dekat Jokowi yang sangat berperan melancarkan kekuasaannya sekaligus pemenangan untuk Pilpres 2024 lalu.

"Jokowi konon meng-endorse empat orang untuk jadi menteri. Konon ya. Dia ingin pertahankan Bahlil yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Erick Thohir yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Listyo Sigit yang banyak jasanya dalam tanda kutip dan Pratikno yang banyak jasanya dalam tanda kutip," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

"Ini kan orang-orang yang berjasa semua dalam menjaga kekuasaan Jokowi, termasuk juga dalam pemenangan ya. Itu udah rahasia umum," kata Refly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com