Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Kompas.com - 18/05/2024, 18:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, sikap PDI Perjuangan (PDI-P) yang belum secara tegas menyatakan memilih jalur oposisi dinilai karena didasari pertimbangan tersendiri.

Yakni menanti renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebab menurut Refly, selama ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak punya persoalan dengan Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca juga: Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

"Sebenarnya kenapa PDI-P belum memutuskan? Karena lagi-lagi Megawati tidak punya persoalan sama Prabowo. Dia punya persoalan dengan Jokowi," ujar Refly dalam program Gaspol Kompas.com, sebagaimana dilansir tayangan YouTube Kompas.com, Sabtu (19/5/2024).

"PDI-P sedang menunggu berakhirnya kemesraan Jokowi dan Prabowo. Begitu berakhir masuk dia (PDI-P). Sekarang pertanyaannya, yang paling ditakutkan Jokowi adalah enggak ada lagi orang mau mendengar dia, apalagi setelah lengser, " lanjutnya.

Sisa masa pemerintahan Jokowi yang kurang dari enam bulan juga menjadi pertimbangan.

Karena meski Jokowi masih memimpin, presiden terpilih yang akan dilantik sudah ada, yakni Prabowo.

Baca juga: Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Lebih lanjut, Refly juga menyinggung soal hubungan Jokowi dan Prabowo yang masih dekat, karena Jokowi yang melakukan endorse kepada empat menterinya agar bisa masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang.

Keempat menteri itu yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Keempat nama itu merupakan orang dekat Jokowi yang sangat berperan melancarkan kekuasaannya sekaligus pemenangan untuk Pilpres 2024 lalu.

"Jokowi konon meng-endorse empat orang untuk jadi menteri. Konon ya. Dia ingin pertahankan Bahlil yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Erick Thohir yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Listyo Sigit yang banyak jasanya dalam tanda kutip dan Pratikno yang banyak jasanya dalam tanda kutip," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

"Ini kan orang-orang yang berjasa semua dalam menjaga kekuasaan Jokowi, termasuk juga dalam pemenangan ya. Itu udah rahasia umum," kata Refly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com