Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Kompas.com - 20/05/2024, 19:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Gibran Rakabuming Raka sekaligus eks Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak menyindir aturan mengenai batas usia yang menghalangi anak muda yang memiliki niat untuk maju ke kontestasi politik seperti pemilu.

Menurutnya, batas usia hanya menghalangi anak muda yang memiliki niat untuk maju.

Hal tersebut Emil sampaikan dalam acara 'Hari Kebangkitan Nasional: Yang Muda Menyala' yang diselenggarakan oleh TKN Fanta (Pemilih Muda) Prabowo-Gibran di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024).

"Pada saat kita ngomong anak muda dan kesempatan, memang seringkali kemudian yang menjadi top of mind adalah anak muda ini harus diberi kesempatan, definisinya macam-macam kesempatan. Satu, tidak dihalangi, atau dua, bahkan diafirmasi. Kalau tidak dihalangi, ya silakan, mau muda, mau tua, sana kompetisi," ujar Emil.

Baca juga: PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

"Tidak ada yang menghalangi. Kalau menghalangi itu kalau misalnya mau jadi apa, itu ada batas usia. Setuju enggak? Mau jadi apa, enggak boleh mencalonkan apa, karena batas usia. Itu jangan. Ya kan?" sambungnya.

Emil menjelaskan, jika ingin menerapkan sistem meritrokasi, maka seharusnya tidak perlu ada batas usia.

Meritokrasi merupakan sistem politik di mana kesempatan diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan, bukan berdasarkan kekayaan dan kelas sosial.

"Itu namanya menghalangi anak muda kalau ada batas usia minimun. Nah sebenarnya sama, jangan juga ada batas maksimum, karena memang pada akhirnya kembali ke meritrokasi," jelas Emil.

Lalu, Emil berbicara mengenai perebutan nomor urut caleg di partai. Sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil mengaku merasakannya.

Baca juga: Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Dia menyebut para caleg pasti akan memperebutkan nomor 1.

Permasalahannya, kata dia, jika ada anak muda yang pintar, aktif, dan semangat ingin maju juga, belum tentu orang itu mendapat nomor urut 1.

"Datang anak muda yang belum pernah nyalon tapi semangat, pintar, aktif, dan segala macam. Kira-kira kemudian dia berhadapan dengan senior nih yang sudah nyaleg, sudah terbukti, terpilih. Kira-kira yang dikasih nomor 1 yang mana? Logikanya?" katanya.

Untuk diketahui, batas usia sempat ramai menjadi konsumsi publik ketika pendaftaran Pilpres 2024.

Saat itu, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Hanya saja, Gibran terbentur batas usia minimal 40 tahun, sehingga dirinya tidak bisa maju.

Baca juga: Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Namun, kenyataannya, paman Gibran yang merupakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman membuat putusan bahwa orang yang belum berusia 40 tahun tapi berpengalaman menjadi kepala daerah boleh maju.

Gibran yang menjabat Wali Kota Solo pun menjadi mulus langkahnya untuk maju di Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com