Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menduga Ada Intervensi Aparat di Kantor DPC PDI-P Solo, TPN Ganjar-Mahfud Minta Relawan Tak Terprovokasi

Kompas.com - 09/11/2023, 21:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy meminta seluruh struktur partai, relawan, maupun komunitas relawan Ganjar-Mahfud tidak terprovokasi terhadap dugaan intervensi dari aparat penegak hukum akhir-akhir ini.

Imbauan ini disampaikan Ronny menyusul adanya dugaan intervensi dan intimidasi, termasuk adanya patroli yang dilakukan kepolisian di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, di Jalan Hasanudin, Purwosari, Laweyan, Solo.

"Kami menyerukan kepada seluruh struktur partai, komunitas-komunitas relawan pendukung Ganjar-Mahfud untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan terus bekerja mensosialisasikan Ganjar-Mahfud," kata Ronny dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Ia juga menyayangkan adanya kejadian patroli di sekitar kantor DPC PDI-P Solo.

Baca juga: Kantor DPC PDI-P Solo Didatangi Polisi, Moeldoko Bantah Ada Intervensi Aparat

Sebab, menurutnya, kejadian ini tidak hanya terjadi di Solo. Tetapi, juga di berbagai daerah lain termasuk Purworejo dan Pasuruan.

Padahal, Ronny mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI/Polri harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ASN dan UU Pilkada.

"Kami dari tim hukum menyampaikan bahwa kami sangat menyesali apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan kita berharap para penegak hukum agar bisa tetap menjaga netralitasnya," ujar Ronny.

Lebih lanjut, ia meminta kepada semua pihak untuk mengawasi proses-proses politik di dalam negeri jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: FX Rudy Merasa Diintervensi Saat Polisi Patroli di Kantor PDI-P Solo

Ronny meminta agar setiap orang tidak segan melaporkan bila menemukan praktik intimidasi dan intervensi di lingkungan sekitar masing-masing.

"Agar tidak ragu apabila melihat hal-hal yang menurut masyarakat ini adalah tindakan intimidasi, untuk tidak sungkan melaporkan pada pihak berwenang. Kita berharap teman-teman Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga ikut berperan aktif, dan ikut mengawasi agar Pemilu berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku merasa mendapat intervensi dengan adanya patroli dari pihak kepolisian di sekitar kantor DPC PDI-P Solo.

"Warga bertanya, 'kenapa DPC didatangi polisi Pak, kan tidak ada aktivitas (polisi) datangi itu', rakyat menilai ini ada intervensi dan intimidasi kepada partai politik yang dilakukan aparatur penegak hukum," kata FX Rudy, Rabu (8/11/2023).

"Hal ini, dinilai oleh kader partai adalah hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang DPC tidak pernah dilakukan seperti itu," ujarnya lagi.

Baca juga: Polisi Bantah Mengintimidasi Kantor DPC PDI-P Solo, Foto-foto Cuma untuk Dokumentasi

Namun, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Sektiadi membantah hal tersebut. Ia menyatakan tidak ada bentuk intimidasi oleh anggotanya di Kantor DPC PDI-P Kota Solo pada hari yang dimaksud.

Iwan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh petugas murni patroli yang dilaksanakan setiap hari di lokasi-lokasi objek penting menjelang Pemilu 2024.

"Karena sekali lagi saya jelaskan kehadiran polisi adalah untuk berpatroli dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapa pun di lokasi tersebut," kata Iwan, di Polresta Solo, pada Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Kantor DPC PDI-P Solo Didatangi Polisi, Moeldoko Bantah Ada Intervensi Aparat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com