Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil PDI Perjuangan, Visi Gotong Royong dan Membumikan Ajaran Bung Karno

Kompas.com - 10/11/2023, 17:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Partai itu didirikan pada 10 Januari 1999 di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Cikal bakal PDI-P adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dibentuk pada 10 Januari 1973 karena kebijakan fusi partai politik di masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

PDI saat itu merupakan gabungan beberapa partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Ir. Sukarno pada 4 Juli 1927, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.

Konflik internal PDI pada 1990-an membelah partai menjadi 2 kelompok, yakni kubu Suryadi dan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Sentil Gibran, PDI-P: Apa Sulitnya Kembalikan KTA, Pergi dengan Baik Dong

Setelah peristiwa Reformasi 1998, Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI periode 1998 sampai 2003 dalam Kongres ke-V PDI di Denpasar, Bali.

Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 supaya bisa mengikuti Pemilu 1999.

Pada pemilu 1999, PDI-P meraih suara 35.689.073 dan menjadi pemenang. Mereka kemudian mendapatkan 153 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Pemilu 2024, PDI-P mendapatkan nomor urut 3.

Sebanyak 580 orang calon legislatif yang maju dari PDI-P akan bersaing pada Pemilu 2024.

Baca juga: PDI-P Setuju Politik Akhir-akhir Ini Banyak Drama: Tapi Siapa Sutradaranya?

Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, PDI-P bersama koalisi mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Partai yang tergabung dalam koalisi itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P saat ini berada di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Lokasi itu sebelumnya merupakan kantor Partai Demokrasi Indonesia di masa Orde Baru yang juga menjadi titik utama dalam peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

Baca juga: Pencalonan Gibran Dikritik, Golkar Pertanyakan PDI-P yang Tak Usung Anak Muda

 

Susunan pengurus DPP PDI-P 2019 sampai 2024

  • Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
  • Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
  • Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey

Visi-Misi PDI Perjuangan

Visi

Visi PDI Perjuangan berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar adalah:

  1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945
  2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila)
  3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila)
  4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara,
  5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Menduga Ada Intervensi Aparat di Kantor DPC PDI-P Solo, TPN Ganjar-Mahfud Minta Relawan Tak Terprovokasi

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com