Belanja Alutsista Harus Tepat Sasaran di Tengah Anggaran yang Terbatas

Matra darat juga menerima 40 unit kendaraan taktis (rantis) Maung buatan PT Pindad.

Sementara itu, TNI AL juga sedang melakukan modernisasi 41 kapal perang. KSAL Laksamana Muhammad Ali tidak menargetkan waktu terkait modernisasi tersebut.

Selain itu, matra laut juga kehadiran dua kapal pemburu ranjau dari Jerman. Serta, ketambahan dua kapal patroli cepat 60 M produksi dalam negeri.

TNI AL juga sedang dalam penjajakan beberapa kapal selam baru.

Baca juga: Jokowi: Modernisasi Alutsista Sangat Diperlukan, tapi Anggaran Terbatas

Di sisi lain, TNI AU sedang sibuk dengan modernisasi pesawat tempur. Terbaru, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyelesaikan kontrak pembelian dengan total 24 unit pesawat tempur Rafale. Tetapi, pesawat pertama baru akan tiba pada 2026.

Diketahui, Indonesia berkeinginan mengakuisisi 42 unit jet tempur pabrikan Dassault Aviation dari Perancis itu.

Beberapa kali, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, dalam upaya pemenuhan MEF, Indonesia harus menambah pesawat tempur.

MEF merupakan kekuatan pokok minimum TNI dalam upaya memodernisasi alutsista.

"Ya (menambah pesawat tempur) itu suatu keharusan, ya kita akan menambah pesawat tempur Rafale dari Perancis, kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk menambah pesawat-pesawat lain," kata Prabowo.

Selain itu, TNI AU juga telah kedatangan tiga pesawat Super Hercules C-130J (total dari lima pesanan) dari Lockheed Martin, Amerika. Pesawat ini secara bertahap menggantikan pesawat Hercules tipe B yang berhenti beroperasi.

Baca juga: Kadispenad: Alutsista TNI AD Banyak yang Tua dan Kami Terus Ajukan Modernisasi

Mana yang prioritas?

Pengamat militer dan industri pertahanan Alman Helvas Ali mengatakan, pembelian alutsista juga harus disesuaikan dengan kondisi geopolitik kawasan.

Dalam hal ini, Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik yang bakal terdampak dalam sengketa Laut China Selatan (LCS) dan Selat Taiwan.

Sengketa ini disebut dapat memicu perang pada masa depan apabila China tidak mempertahankan status quo.

"Kalau perang demikian terjadi, siapa yang bisa menjamin bahwa Indonesia tidak akan terkena dampaknya? Apakah kerja sama erat di bidang ekonomi antara Indonesia dan China menjadi jaminan bahwa China tidak akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia pada masa depan?" ujar Alman kepada Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Diplomasi Prabowo ke AS: Penjajakan Alutsista, Kunjungi Pentagon Bahas Geopolitik, dan Modernisasi Militer RI

Alman mengatakan, pembelian alutsista ibarat "sedia payung sebelum hujan" untuk mengantisipasi perang pada masa depan.