Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Kompas.com - 15/05/2024, 23:03 WIB
Ihsanuddin

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong pemerintah memperketat akses anak terhadap gim daring, khususnya gim yang mengandung kekerasan.

Hal ini untuk melindungi anak dari dampak negatif game online.

"Kami serukan kepada pemerintah pengetatan akses game online untuk anak-anak di bawah umur seperti pembatasan jam bermain ponsel. Karena berdampak pada tumbuh kembang anak yang berujung pada perilaku agresif sampai paparan pornografi," kata Dede Yusuf dilansir Antara, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir Game Online Bermuatan Kekerasan

Menurutnya, gim daring yang mengandung kekerasan banyak mempengaruhi perilaku anak-anak, sebab gim tersebut dapat mempengaruhi psikologi anak-anak.

"Ada kelakuan yang berulang, seperti top up. Uang sekolah habis untuk top up game online. Kami sangat prihatin sekali, terutama pendidikan dan perilaku anak-anak ini," kata Dede Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional Sandiaga Uno turut menanggapi polemik gim daring mengandung kekerasan ini.

Dalam audiensi tertutup pada Kamis (2/5/2024) bersama Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sandiaga Uno mengatakan bahwa gim daring mengandung kekerasan dapat menyebabkan perilaku agresif dan juga adiksi bagi anak-anak yang mengaksesnya.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir Game Online Bermuatan Kekerasan

Sandiaga Uno mengatakan pihaknya mendapatkan sejumlah laporan dari para orang tua yang mengeluh anaknya kecanduan gim daring tersebut.

"Saat kunjungan kerja di Bogor, ada ibu-ibu menyampaikan anaknya kecanduan main gim. Dia (anak) mulai pinjam uang dari teman-temannya, menghabiskan dana yang banyak. Ini merusak masa depannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com