Belanja Alutsista Harus Tepat Sasaran di Tengah Anggaran yang Terbatas

Hal itu dikatakan Jokowi dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-78 TNI di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (5/10/2023) lalu.

Dalam sambutan itu, presiden juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar.

"Untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar," kata Jokowi.

Jokowi lantas mengatakan, belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik cara maupun peruntukannya.

"Saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat," ujar Jokowi.

Presiden juga meminta ada skala prioritas dalam pemenuhan alutsista TNI.

"Alutsista itu penting, tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting. Kemudian, apakah kita akan perang, jadi didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan TNI harus mampu merumuskan langkah-langkah dan strategi secara akurat. Sebab, kondisi dunia saat ini berubah sangat cepat dan situasi geopolitik dunia memanas.

“Tentunya enggak bisa kita langsung modernisasi secara keseluruhan, tidak. Tapi secara bertahap,” ujar Yudo Margono usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monas.

“Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas,” katanya lagi menegaskan.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, APBN 2023 dalam sektor pertahanan mencapai Rp 134,32 triliun.

Secara spesifik, alokasi anggaran Rp 55,6 triliun untuk TNI AD, Rp 23,7 triliun untuk TNI AL, dan Rp 19,2 triliun untuk TNI AU. Selain itu, Markas Besar TNI mendapat anggaran Rp 12,08 triliun.

Dalam perkembangannya, untuk pemenuhan minimum essential force (MEF) tahap III (2019-2024), TNI AD menerima satu unit helikopter serbu Bell 412EPI buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) pada 2021.

Matra darat juga menerima 40 unit kendaraan taktis (rantis) Maung buatan PT Pindad.

Sementara itu, TNI AL juga sedang melakukan modernisasi 41 kapal perang. KSAL Laksamana Muhammad Ali tidak menargetkan waktu terkait modernisasi tersebut.

Selain itu, matra laut juga kehadiran dua kapal pemburu ranjau dari Jerman. Serta, ketambahan dua kapal patroli cepat 60 M produksi dalam negeri.

TNI AL juga sedang dalam penjajakan beberapa kapal selam baru.

Di sisi lain, TNI AU sedang sibuk dengan modernisasi pesawat tempur. Terbaru, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyelesaikan kontrak pembelian dengan total 24 unit pesawat tempur Rafale. Tetapi, pesawat pertama baru akan tiba pada 2026.

Diketahui, Indonesia berkeinginan mengakuisisi 42 unit jet tempur pabrikan Dassault Aviation dari Perancis itu.

Beberapa kali, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, dalam upaya pemenuhan MEF, Indonesia harus menambah pesawat tempur.

MEF merupakan kekuatan pokok minimum TNI dalam upaya memodernisasi alutsista.

"Ya (menambah pesawat tempur) itu suatu keharusan, ya kita akan menambah pesawat tempur Rafale dari Perancis, kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk menambah pesawat-pesawat lain," kata Prabowo.

Selain itu, TNI AU juga telah kedatangan tiga pesawat Super Hercules C-130J (total dari lima pesanan) dari Lockheed Martin, Amerika. Pesawat ini secara bertahap menggantikan pesawat Hercules tipe B yang berhenti beroperasi.

Dalam hal ini, Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik yang bakal terdampak dalam sengketa Laut China Selatan (LCS) dan Selat Taiwan.

Sengketa ini disebut dapat memicu perang pada masa depan apabila China tidak mempertahankan status quo.

"Kalau perang demikian terjadi, siapa yang bisa menjamin bahwa Indonesia tidak akan terkena dampaknya? Apakah kerja sama erat di bidang ekonomi antara Indonesia dan China menjadi jaminan bahwa China tidak akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia pada masa depan?" ujar Alman kepada Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Alman mengatakan, pembelian alutsista ibarat "sedia payung sebelum hujan" untuk mengantisipasi perang pada masa depan.

Menurutnya, penambahan pesawat tempur, pengadaan kapal permukaan, dan kapal selam harus diproritaskan.

"Harus diingat bahwa pesawat tempur Indonesia adalah buatan tahun 1980-an (F-16A/B/C/D) dan 1990-an (Hawk 100/200) yang secara teknis akan habis usia pakainya pada dekade 2030-an," kata Alman.

"Begitu pula dengan pengadaan kapal perang baru, di mana sebagian besar kapal perang kita adalah buatan tahun 1960-an," ujarnya lagi.

Alman mengatakan, tiga kapal selam TNI AL yang dibeli pada periode MEF 2010-2014, juga mengalami masalah desain yang sulit diperbaiki.

"Dengan kondisi demikian, kita membutuhkan pengadaan alutsista baru dan kalau dibeli saat ini maka penyerahannya pada awal 2030. Matra laut dan udara harus menjadi prioritas dan hal demikian tercermin dalam anggaran Pinjaman Luar Negeri saat ini," kata Alman.