Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Penanganan Stunting Harus Lanjut meski Ganti Kepemimpinan

Kompas.com - 06/10/2023, 18:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, presiden maupun kepala daerah yang akan menjabat setelah tahun 2024 mendatang harus melanjutkan program penanganan stunting yang sudah dikerjakan.

Ma'ruf Amin mengatakan, pekerjaan rumah saat ini adalah memastikan agar pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah kelak tetap memprioritaskan program percepatan penurunan prevalensi stunting.

"Jadi tahun politik, pemilu, pergantian kepemimpinan, (penanganan) stunting harus jalan, begitu prinsipnya," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023).

Menurut Ma'ruf, pengalaman dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin berpengaruh penting terhadap upaya penurunan stunting.

Baca juga: Pemerintah Akan Tambah 5 Wilayah Prioritas Penurunan Stunting, Total Jadi 17 Provinsi

Sebab, para pemimpin dapat memastikan mobilisasi sumber daya yang diperlukan sekaligus mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program.

"Komitmen politik yang kuat insya Allah akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting," ujar Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh kepala daerah serta organisasi perangkat daerah untuk mengawal pelaksanaan program penanganan stunting pada tahun depan.

"Sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," katanya.

Baca juga: KPK: Realisasi Anggaran Stunting yang Dikeluhkan Presiden Jokowi Bisa Dimonitor dengan SIPD

Diketahui, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 mendatang dapat ditekan hingga 14 persen.

Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen.

"Artinya, sisa yang harus kita capai di tahun 2023 ini adalah 3,8 persen dan di tahun 2024 3,8 persen, itu 7,6 persen dan itu harus dicapai kalau kita ingin bisa dicapai 14 persen. Kalau tidak, berarti kita gagal mencapai target tersebut," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Siapkan Anggaran Penanganan Stunting, Heru Budi: Semoga Cukup

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com