Wapres Tegaskan Penanganan Stunting Harus Lanjut meski Ganti Kepemimpinan

Ma'ruf Amin mengatakan, pekerjaan rumah saat ini adalah memastikan agar pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah kelak tetap memprioritaskan program percepatan penurunan prevalensi stunting.

"Jadi tahun politik, pemilu, pergantian kepemimpinan, (penanganan) stunting harus jalan, begitu prinsipnya," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023).

Menurut Ma'ruf, pengalaman dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin berpengaruh penting terhadap upaya penurunan stunting.

Sebab, para pemimpin dapat memastikan mobilisasi sumber daya yang diperlukan sekaligus mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program.

"Komitmen politik yang kuat insya Allah akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting," ujar Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh kepala daerah serta organisasi perangkat daerah untuk mengawal pelaksanaan program penanganan stunting pada tahun depan.

"Sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," katanya.

Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen.

"Artinya, sisa yang harus kita capai di tahun 2023 ini adalah 3,8 persen dan di tahun 2024 3,8 persen, itu 7,6 persen dan itu harus dicapai kalau kita ingin bisa dicapai 14 persen. Kalau tidak, berarti kita gagal mencapai target tersebut," ujar Ma'ruf Amin.