Pemerintah Akan Tambah 5 Wilayah Prioritas Penurunan Stunting, Total Jadi 17 Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menambah wilayah prioritas penurunan stunting menjadi 17 provinsi pada tahun 2024.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan pada Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi mengatakan, jumlah ini bertambah lima provinsi, dari sebelumnya 12 provinsi.

"Itu perlu perhatian secara khusus. Pasiennya akan nambah, kemungkinan dari 12 (provinsi) menjadi 17 (provinsi) yang akan bertambah di tahun 2024," kata Suprayoga Hadi dalam Rapat Koordinasi Teknik Nasional (Rakorteknas) Tim Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Ia mengungkapkan, empat provinsi prioritas merupakan usulan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Angka Stunting Turun Jadi 17 Persen Tahun Ini

Keempat provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat. Sebab, angka stunting di wilayah itu tercatat meningkat dan belum mencapai penurunan signifikan.

Sementara itu, satu provinsi lainnya adalah Sulawesi Selatan.

"Sulawesi Selatan menjadi (pertimbangan) karena jumlah penduduk terbanyak di luar Pulau Jawa setelah Sumatera Utara," ujar Suprayoga.

Ia mengatakan, wilayah prioritas penanganan stunting diperluas mengingat pemerintah mengejar penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Tercatat hingga tahun 2022, angka stunting masih berada di level 21,6 persen. Targetnya pada akhir tahun ini menurun menjadi 17 persen.

Baca juga: Megawati Minta Ganjar Perbaiki Masalah Stunting jika Terpilih Jadi Presiden

Untuk diketahui, 12 provinsi prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi stunting lebih dari 30 persen, dan lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak.

Tujuh provinsi itu meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan lima provinsi dengan populasi terbanyak meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

"Lima provinsi ini jumlah populasi balitanya dan penduduknya tinggi. Kita optimistis menyambut tahun 2024 stunting menurun menjadi 14 persen, karena kita sekarang punya Perpres (72/2021), kita punya arahan pasti, kita punya target yang jelas sekarang," kata Suprayoga.

Baca juga: Cegah Stunting, Papua dan Papua Barat Didorong Tekan Perkawinan Usia Muda

Sebagai informasi, anggaran penurunan stunting pada tahun 2023 mencapai Rp 30 triliun. Sebanyak Rp 20 triliun disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemudian, sekitar Rp 7 triliun disalurkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, dan sekitar Rp 1,2 triliun disalurkan ke Puskesmas.

Sisanya dibagi ke kementerian/lembaga terkait untuk penurunan stunting. BKKBN misalnya, mendapat Rp 800 miliar untuk gaji tim pendamping keluarga dan satgas percepatan penurunan stunting di lapangan.

Baca juga: Komitmen Zero Stunting, Pj Gubernur Sulsel Dikukuhkan sebagai BAAS