Peta Kekuatan 3 Poros Politik Terkini: Prabowo Kian Gemuk, Anies di Tengah, Ganjar Posisi Buncit

JAKARTA, KOMPAS.com - Persaingan tiga bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024 kian tajam. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan berlomba-lomba menggalang dukungan untuk jadi yang terdepan.

Terbaru, dukungan dari dua partai politik mengalir ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ini menempatkan Prabowo di puncak kekuatan koalisi menuju pemilu presiden (pilpres) mendatang.

Sementara, Anies Baswedan ada di posisi tengah, sedangkan Ganjar Pranowo mengekor di urutan paling ujung. Berikut kekuatan tiga poros politik terkini.

Kubu Prabowo

Prabowo merupakan orang pertama yang mengumumkan siap maju sebagai bakal capres Pemilu 2024. Pada Agustus 2022 lalu, Menteri Pertahanan itu menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden karena didukung oleh para kader partai yang dia pimpin.

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: 3 Alasan PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

Bersamaan dengan deklarasi pencapresan Prabowo, Gerindra menyepakati kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

PKB sendiri berulang kali tampak goyah terkait arah dukungan capres. Namun, pada akhirnya, partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut mendukung pencapresan Prabowo.

Belakangan, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Butuh waktu lama buat kedua partai menentukan pilihan.

Baik Golkar maupun PAN sebelumnya sempat berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, parpol pengusung Ganjar Pranowo. Namun, pada akhirnya, kedua partai menjatuhkan arah dukungan ke Prabowo.

Pada Minggu (13/8/2023), keempat partai resmi berkoalisi ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Dengan resminya kerja sama keempat partai, maka, kubu Prabowo menghimpun kekuatan koalisi lebih dari 46 persen.

Angka ini jauh melampaui ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mensyaratkan capres-cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal perolehan 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019.

Dihitung dari perolehan kursi DPR, perincian peta kekuatan koalisi pendukung Prabowo yakni:

• Partai Gerindra: 78 kursi (13,57 persen);
• Partai Golkar: 85 kursi (14,78 persen);
• PKB: 58 kursi (10,9 persen);
• PAN: 44 kursi (7,65 persen);
• Total: 46,9 persen.

Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non Parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Itu Urusan Mereka, Saya Bukan Ketua Partai

Poros Anies

Dua bulan setelah Prabowo menyatakan siap jadi capres, Anies Baswedan diumumkan sebagai bakal calon RI-1 oleh Partai Nasdem. Kala itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya menilai sosok Anies sebagai kandidat terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Surya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Pencapresan Anies juga mendapat dukungan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dukungan PKS buat Anies secara resmi dideklarasikan pada akhir Februari lalu.

"Alhamdulillah pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional. Dan Allah takdirkan sebagai presiden," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Tak sampai sebulan setelahnya, Demokrat mengumumkan dukungannya buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Deklarasi dukungan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau, Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama, ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Dengan dukungan tiga partai politik Parlemen, koalisi pendukung Anies mengumpulkan kekuatan sekitar 28 persen. Perinciannya yaitu:

• Partai Nasdem: 59 kursi (10,26 persen);
• Partai Demokrat: 54 kursi (9,39 persen);
• PKS: 50 kursi (8,70 persen);
• Total: 28,35 persen.

Rencana pencapresan Anies juga mendapat dukungan dari partai politik non Parlemen yakni Partai Ummat besutan Amien Rais.

Baca juga: Nasdem Kalah Suara, Demokrat-PKS Sepakat Anies Segera Umumkan Bakal Cawapres

Pendukung Ganjar

Sementara, Ganjar Pranowo menjadi yang terakhir dideklarasikan sebagai bakal calon RI-1. Namanya baru diumumkan sebagai bakal capres PDI-P pada 21 April 2023 kemarin.

“Pada jam 13.45, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Tak lama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut menyatakan dukungan buat Ganjar. Keputusan itu diambil lewat musyawarah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang digelar 23-25 April 2023.

PPP memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas Ganjar sangat layak menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. PPP juga melihat popularitas dan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu selalu di urutan atas.

“Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam, dengan mengucap bismillahhirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono di Yogyakarta, Rabu (26/4/2023).

Praktis, Ganjar hanya didukung oleh dua partai politik Parlemen yang kekuatannya tak melebihi koalisi pendukung Prabowo dan Anies, yakni 25 persen. Berikut perinciannya:

• PDI-P: 128 kursi (22,26 persen);
• PPP: 19 kursi (3,30 persen);
• Total: 25,56 persen.

Namun demikian, rencana pencapresan Ganjar juga didukung oleh dua partai politik non Parlemen yakni Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Peta kekuatan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, peta kekuatan ini membuat koalisi pendukung Ganjar Pranowo tidak aman.

Pasalnya, rencana pencapresan Ganjar hanya didukung oleh dua partai politik Parlemen. Sedangkan Prabowo didukung oleh empat partai, dan Anies tiga partai.

“Kekuatan koalisi pengusung Ganjar sekarang di posisi paling buncit, hanya 25 persen, di bawah Koalisi Perubahan 28,5 persen, atau jauh dibawah koalisi pengusung Prabowo yang mencapai 46 persen,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Menurut Umam, situasi ini cukup riskan buat Ganjar. Tambahan dukungan dari PPP saja dinilai belum cukup untuk mengantarkan politikus PDI-P itu ke kursi kemenangan.

Pasalnya, pada Pemilu 2019 lalu PPP mendapat suara paling kecil. Bahkan, oleh sejumlah lembaga survei, partai berlambang Kabah tersebut diprediksi tak lolos ambang batas Parlemen pada Pemilu 2024.

“Mencermati dinamika per hari ini, bandul kemungkinan menjuarai pilpres kini lebih berat ke Prabowo,” ujar Umam.

Namun demikian, Umam mengatakan, koalisi menuju Pilpres 2024 belum final. Kerja sama antarpartai politik masih mungkin berubah sebelum resmi didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Dia juga bilang, besar kecilnya koalisi belum tentu menjamin kemenangan capres.

“Besar koalisi tidak menentukan kemenangan capres-cawapres. Tergantung capres-cawapres mana yang mampu memenangkan hati, pikiran dan suara rakyat melalui narasi dan kampanye politiknya ke depan,” tutur Dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Pilih Prabowo ketimbang Ganjar, Golkar: Ini Koalisi Tengah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.