Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Itu Urusan Mereka, Saya Bukan Ketua Partai

Kompas.com - 14/08/2023, 11:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons atas bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Jokowi, perkembangan sikap tersebut merupakan urusan masing-masing partai politik (parpol).

"Ya itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu urusannya partai-partai," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Saat ditanya soal apakah ada komunikasi dari empat ketua umum parpol tersebut kepada dirinya, Jokowi menjawab tidak.

"Endak. Endak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai. Saya Presiden," katanya menegaskan.

Baca juga: Jokowi Diklaim Tak Cawe-cawe dalam Pencapresan Prabowo oleh Golkar dan PAN

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan koalisi pendukung pemerintah tetap solid meski perkembangan dukungan parpol kepada bakal capres (capres) semakin dinamis.

Kepala Negara juga menegaskan posisi menteri-menteri dalam kabinetnya tetap aman meski parpol semakin dinamis terkait dukungan terhadap bakal capres.

"Ya (koalisi) tetap," ujar Jokowi.

"(menteri-menteri) Tetap. Aman, amin," katanya melanjutkan.

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB serta Partai Golkar dan PAN resmi berkoalisi untuk Pilpres) 2024.

Baca juga: Pilih Prabowo Ketimbang Ganjar, Golkar: Ini Koalisi Tengah

Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo mewakili Gerindra.

Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjemput cita-cita Indonesia menjadi negara maju dari segi ekonomi.

"Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap," kata Airlangga.

Baca juga: Ganjar Nilai Deklarasi PAN dan Golkar Gabung ke KKIR Bukan sebagai Pertanda Jokowi Dukung Prabowo

Kemudian, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyampaikan pandangan serupa. Ia bahkan menyinggung soal riwayat PAN yang setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.

"Kami sudah sepuluh tahun bareng-bareng Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar. Kami melihat ini perjuangan 10 tahun akan tuntas karena kita sekarang sudah bersama-sama di istana," ujar Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengaku gembira dengan bertambahnya rekan koalisi.

"Pak Prabowo punya dua hal, keikhlasan dan pengabdian yang panjang. Insya Allah wujud kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera dan maju," kata Muhaimin.

Baca juga: Kilas Balik Imbauan Jokowi Bentuk Koalisi Besar, Kini 4 Parpol Koalisi Pemerintah Dukung Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com