Jokowi: Sepekan Terakhir Kualitas Udara di Jabodetabek Sangat-sangat Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023).

Dalam sambutan saat membuka ratas, Presiden mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek, yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk," ujar Jokowi.

"Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," ungkapnya.

Baca juga: Polusi Udara Picu Kekambuhan Asma

Presiden mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi polusi udara saat ini.

Pertama, kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Penyebab lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.

"Terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," tutur Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara memberikan catatan penting agar diperhatikan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Pertama, untuk penanganan polisi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik.

Presiden juga meminta agar ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek.

"Dan menerapkan regulasi utk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ungkap Jokowi.

Baca juga: Heru Budi Salah Besar, Ternyata Polusi Udara Hari Libur Sama Parahnya dengan Hari Biasa

"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office (WFO), work from home (WFH) mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," jelasnya.

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

Hal tersebut menurut Jokowi didukung dengan adanya moda transportasi light rail transit (LRT) yang segera beroperasi dan mass rapid transit (MRT) yang sudah beroperasi.