"Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)," sambung dia.
Pada kesempatan lain, JK juga menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak. Sementara, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.
Pernyataan itu JK sampaikan saat pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Baca juga: Menteri PUPR Sebut Perbaikan Jalan Rusak di Sejumlah Wilayah Dimulai Juli
"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," kata JK.
"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," tambahnya.
Analis komunikasi politik yang mendampingi bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat) memberi penjelasan mengenai Anies yang dituding salah menginterpretasikan data saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi.
Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja.
Sebab, menurutnya, Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi.
"Itu PUPR menurut saya klarifikasi ke Katadata saja. Kan Mas Anies cuma membacakan hasil karya jurnalistiknya Katadata, gitu," ujar Hensat saat dihubungi, Rabu (24/5/2023) malam.
Baca juga: Jawab Kritik Anies, Moeldoko: Jalan Tol Juga Dinikmati Rakyat Kecil
Lebih lanjut, Hensat mengatakan, seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan.
Menurutnya, karena Anies membacakan data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang.
"Dan bagus lah kalau kemudian diperbaiki. Jadi dicek-dicek saja tuh. Jadi thanks to Mas Anies lah. Akhirnya, pemerintah cek dan ricek lagi datanya," katanya.
Oleh karena itu, Hensat kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksudnya.
"Tapi, kalau klarifikasi, mestinya klarifikasinya ke Katadata tuh. Dan untung saja dibacain Anies. Jadi pada sibuk nyari perbaikan data. Mungkin kalau enggak dibacain, enggak dicek and ricek itu," ujar Hensat.
Baca juga: JK: Jalan di Lampung Rusak Jadi Viral, di Sisi Lain Kita Bangga Bangun Jalan Tol