[POPULER NASIONAL] Bantahan Menteri PUPR Soal Sumber Dana Jalan Tol | Suara Kubu Anies Usai Dituding Keliru Tafsirkan Data Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono membantah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, perihal sumber dana pembangunan jalan tol.

JK, sapaan Jusuf Kalla, menyebut sumber anggaran pembangunan jalan tol berasal dari swasta.

Akan tetapi, Basuki menyatakan sumber dana pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak sepenuhnya berasal dari investor.

Sedangkan kubu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan turut menanggapi pernyataan pemerintah, yang menilai dia keliru menafsirkan data perbandingan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

1. Bantah JK soal Jalan Tol Dibangun Swasta, Menteri Basuki: Tidak Semuanya Investor

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membantah Wakil PResiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) bahwa anggaran pembangunan jalan tol yang dibanggakan berasal dari swasta dan investor, bukan pemerintah.

Basuki mengatakan, sumber dana pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak seluruhnya dari investor.

“Tidak semuanya investor,” ujar Basuki saat ditemui Kompas.com di gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah berasal dari berbagai pihak alias campuran. Di antara sumber tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, terdapat pula dukungan konstruksi guna menaikkan rate internal of return (IRR) atau indikator tingkat efisiensi suatu investasi.

“Ada investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi semua campuran,” tutur Basuki.

Basuki menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah disebutkan APBN menyokong sekitar 30 hingga 40 persen pembangunan berbagai infrastruktur.

Sementara, sisanya bersumber dari swasta dan KPBU. Formulasi pembiayaan seperti ini, kata Basuki, juga berlaku dalam pembangunan jalan tol.

“Sebetulnya bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga di dalam RPJMN, APBN-nya kan hanya bagian kecil, 30 persen, 40 persen,” tuturnya.

Sebelumnya, JK meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar. Ia menyebut jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah anggarannya bersumber dari swasta.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)," sambung dia.

Pada kesempatan lain, JK juga menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak. Sementara, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Pernyataan itu JK sampaikan saat pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," kata JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," tambahnya.

Analis komunikasi politik yang mendampingi bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat) memberi penjelasan mengenai Anies yang dituding salah menginterpretasikan data saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi.

Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja.

Sebab, menurutnya, Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi.

"Itu PUPR menurut saya klarifikasi ke Katadata saja. Kan Mas Anies cuma membacakan hasil karya jurnalistiknya Katadata, gitu," ujar Hensat saat dihubungi, Rabu (24/5/2023) malam.

Lebih lanjut, Hensat mengatakan, seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan.

Menurutnya, karena Anies membacakan data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang.

"Dan bagus lah kalau kemudian diperbaiki. Jadi dicek-dicek saja tuh. Jadi thanks to Mas Anies lah. Akhirnya, pemerintah cek dan ricek lagi datanya," katanya.

Oleh karena itu, Hensat kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksudnya.

"Tapi, kalau klarifikasi, mestinya klarifikasinya ke Katadata tuh. Dan untung saja dibacain Anies. Jadi pada sibuk nyari perbaikan data. Mungkin kalau enggak dibacain, enggak dicek and ricek itu," ujar Hensat.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan di era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Hedy menjelaskan bahwa data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.

Misalnya, sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, tetapi pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

"Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," kata Hedy.

Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Hal itu diutarakannya saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang," ujarnya.

Namun, menurut Anies, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," ujarnya.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, yaitu jalan nasional.

Ia mengatakan, selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian pemerintah saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," kata Anies.