Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Kritik Anies, Moeldoko: Jalan Tol Juga Dinikmati Rakyat Kecil

Kompas.com - 22/05/2023, 18:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan, rakyat kecil juga menikmati jalan tol yang dibangun pemerintah karena jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan yang mengkritik pembangunan jalan tol di era Presiden Joko Widodo.

"Dengan ada jalan tol, saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya," kata Moeldoko di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Mengenal Jalan Nasional Tak Berbayar yang Disebut Anies, Apa Artinya?

Menurut Moeldoko, masifnya pembangunan jalan tol di era Jokowi sangat dirasakan oleh rakyat kecil yang dahulu sulit berpergian.

Mantan Panglima TNI itu pun menuding bahwa pihak-pihak yang mengkritik pembangunan jalan tol adalah orang yang tidak pernah merasakan hidup susah.

"Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang (masuk) jalan tol, tetapi lupa bahwa bus-bus yang sekarang masuk jalan tol itu adalah mengangkut orang-orang yang sulit," kata Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, Anies menyatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.

Baca juga: Anies Sebut Pembangunan Jalan Nasional di Era SBY Lebih Panjang dari Jokowi, KSP: Cara Berpikir Jangan Parsial

Namun, Anies menyoroti warisan pemerintahan SBY dan Jokowi soal panjang jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Ia menyebutkan, era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat," kata dia.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Selama Jokowi memimpin, kata dia, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com