Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah JK soal Jalan Tol Dibangun Swasta, Menteri Basuki: Tidak Semuanya Investor

Kompas.com - 25/05/2023, 12:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membantah Wakil PResiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) bahwa anggaran pembangunan jalan tol yang dibanggakan berasal dari swasta dan investor, bukan pemerintah.

Basuki mengatakan, sumber dana pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak seluruhnya dari investor.

“Tidak semuanya investor,” ujar Basuki saat ditemui Kompas.com di gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah berasal dari berbagai pihak alias campuran.

Di antara sumber tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol yang Dibanggakan Pemerintah Dibangun Investor Swasta, Begini Realitanya

Selain itu, terdapat pula dukungan konstruksi guna menaikkan rate internal of return (IRR) atau indikator tingkat efisiensi suatu investasi.

“Ada investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi semua campuran,” tutur Basuki.

Basuki menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah disebutkan APBN menyokong sekitar 30 hingga 40 persen pembangunan berbagai infrastruktur.

Sementara, sisanya bersumber dari swasta dan KPBU.

Formulasi pembiayaan seperti ini, kata Basuki, juga berlaku dalam pembangunan jalan tol.

Baca juga: JK: Jalan di Lampung Rusak Jadi Viral, di Sisi Lain Kita Bangga Bangun Jalan Tol

“Sebetulnya bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga di dalam RPJMN, APBN-nya kan hanya bagian kecil, 30 persen, 40 persen,” tuturnya.

Sebelumnya, JK meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar. Ia menyebut. jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah anggarannya bersumber dari swasta.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)," sambung dia.

Pada kesempatan lain, JK juga menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak. Sementara, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Pernyataan itu JK sampaikan saat pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," kata JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com