Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Sebut Perbaikan Jalan Rusak di Sejumlah Wilayah Dimulai Juli

Kompas.com - 25/05/2023, 17:58 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, perbaikan jalan yang rusak di sejumlah daerah seperti Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara baru akan dimulai pada Juli mendatang.

Basuki mengatakan, sejumlah ruas jalan rusak yang disambangi Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir memang belum ditangani.

“Belum ada penanganan dari pusat, karena sekarang jadwalnya kan, Pak Presiden minta Juli mulai,” ujar Basuki saat ditemui awak media di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Keluh Kesah Warga Kota Bandar Lampung Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

Menurut Basuki, pekerjaan konstruksi jalan baru dilaksanakan pada Juli karena pihaknya harus menyelesaikan dokumen penganggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, kata Basuki, Presiden Jokowi telah memerintahkan perbaikan ruas jalan di daerah sejak Februari lalu melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Inpres tersebut tidak merinci ruas jalan mana saja yang akan diperbaiki. Presiden hanya memerintahkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan, merumuskan kriteria ruas jalan yang hendak diperbaiki serta kebutuhan anggarannya.

Baca juga: Kantor Pemenang Tender Jalan Rusak di Lampung Tak Sesuai Alamat, KPPU: Indikasi Persekongkolan

Sementara kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan dukungan kebijakan yang diperlukan. Inpres itu berlaku untuk rekonstruksi jalan provinsi, kabupaten, dan kota.

Melalui Inpres itu, pemerintah akan menangani persoalan jalan di seluruh Indonesia karena banyaknya aduan yang masuk ke presiden.

“Diputuskan untuk ada Inpres walaupun sudah ada DAK, jadi ini merupakan percepatan, karena ini jalan daerah,” kata Basuki.

Baca juga: Surono Kaget Rumahnya Dijadikan Alamat Kantor Pemenang Tender Jalan Rusak di Lampung

Basuki mengaku telah menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan menyelesaikan dokumen penganggaran pada Mei ini.

“Tahap pertama ada Rp 14,9 triliun, termasuk untuk yang Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara,” kata Basuki.

“Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya,” ujarnya.

Sebelumnya, kerusakan jalan di sejumlah wilayah menjadi sorotan publik. Presiden Jokowi bahkan langsung turun ke lapangan meninjau langsung kondisi infrastruktur itu.

Baca juga: Edy Rahmayadi Sebut Butuh Rp 5,5 Triliun untuk Perbaiki Jalan Rusak di Sumut

Salah satu wilayah yang disambangi Presiden adalah Sumatera Utara. Melalui akun Instagram-nya, Presiden menyampaikan bahwa dari 2.600 kilometer jalan nasional di sana, 260 kilometer dilaporkan rusak.

Sementara, dari 3.005 kilometer jalan provinsi, 340 kilometer di antaranya dilaporkan rusak. Adapun dari 33.000 kilometer jalan kabupaten, 13.000 di antaranya dilaporkan perlu perbaikan. Salah satunya, ruas Jalan Gunting Saga, di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sementara di Jambi, Presiden menerima laporan bahwa ada 4.600 kilometer jalan kabupaten, 250 kilometer jalan provinsi, dan 130 kilometer jalan nasional yang rusak.

Banyaknya ruas jalan yang rusak bahkan membuat Presiden Jokowi sampai membuka kolom aduan di Instagram-nya untuk menyerap informasi langsung dari masyarakat.

Baca juga: Rumah Tua di Dalam Gang Ini Dijadikan Alamat Pemenang Tender Rp 5 Miliar Jalan Rusak di Lampung

Presiden menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan suatu hal yang penting guna mendukung arus mobilitas barang dan orang. Mobilitas yang lancar diyakini akan menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasang-pasar.

Sejak dibuka tiga minggu lalu, unggahan tersebut telah mendapat 103.025 komentar dari warganet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com