Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/05/2023, 07:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan ada empat nama yang dinilai paling cocok untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Empat nama itu adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berdasarkan hasil survei, tingkat keterpilihan empat nama itu untuk menjadi cawapres Anies di atas 10 persen tetapi masih berada dalam margin of error lebih kurang 2,38 persen.

Menurut survei, ada 15,8 persen responden yang menganggap Ridwan Kamil cocok untuk mendampingi Anies, disusul oleh Sandiaga yang dipilih oleh 13,8 persen responden.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 4 Kandidat Cawapres Teratas yang Dinilai Cocok Duet dengan Prabowo

Di bawah Ridwan Kamil dan Sandiaga, ada nama Ganjar yang dipilih oleh 12,1 persen responden. Sedangkan, yang menilai AHY cocok berduet dengan Anies sebanyak 10,8 persen.

Litbang Kompas/RFC/ERN Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Bakal Cawapres

Sementara, nama-nama lain yang disurvei tingkat keterpilihannya untuk mendampingi Prabowo berada di bawah 10 persen, yakni Prabowo Subianto 8 persen; Erick Thohir 6,3 persen; dan Khofifah Indar Parawansa 2,3 persen.

Kemudian, Puan Maharani 2,3 persen; Airlangga Hartarto 1,7 persen; Andika Perkasa 1,7 persen; dan Yenny Wahid 0,4 persen. Sedangkan ada 25 persen responden yang menjawab tidak tahu atau rahasia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Bakal Cawapres yang Dinilai Cocok Dampingi Ganjar

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Untuk diketahui, Anies merupakan bakal calon presiden (capres) yang sudah memiliki tiket maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Soal Kemungkinan Din Syamsuddin Jadi Cawapres Anies, Presiden PKS: Sangat Mungkin, Tugas Saya Mencari

Sebab, Anies diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Namun, hingga saat ini belum ada nama cawapres yang diumumkan bakal mendampingi Anies.

Anies mengatakan, proses pemilihan cawapres masih berlangsung dan ia ingin menimbulkan kejutan saat mengumukannya kelak.

"Jadi itu semua masih dalam proses. Dan kita Insya Allah ingin agar yang nanti diumumkan memiliki efek kejut bagi semua," ujar Anies saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta pada 20 Mei 2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo 24,5 Persen, Ganjar 22,8 Persen, Anies 13,6 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Nasional
Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Nasional
Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Nasional
UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Nasional
Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Nasional
Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Nasional
UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

Nasional
PDI-P: 'Reshuffle' dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

PDI-P: "Reshuffle" dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

Nasional
Kejagung Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA Besitang-Langsa ke Penyidikan

Kejagung Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA Besitang-Langsa ke Penyidikan

Nasional
Keberadaan Syahrul Yasin Limpo Tak Diketahui, Wamentan Yakin Mentan Tidak Kabur dari KPK

Keberadaan Syahrul Yasin Limpo Tak Diketahui, Wamentan Yakin Mentan Tidak Kabur dari KPK

Nasional
Jaksa Minta Menpora Dito Ariotedjo Dihadirkan di Sidang BTS 4G

Jaksa Minta Menpora Dito Ariotedjo Dihadirkan di Sidang BTS 4G

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut Mentan SYL Belum Masuk Indonesia, Harusnya Sudah Tiba pada 1 Oktober

Dirjen Imigrasi Sebut Mentan SYL Belum Masuk Indonesia, Harusnya Sudah Tiba pada 1 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com