Langkah Mundur KPU Wujudkan Keterwakilan 30 Persen Perempuan di Parlemen Lewat Aturan Baru

Pada 2004, capaian persentase keterwakilan caleg perempuan baru 29 persen. Pada 2009, jumlah itu naik jadi 33,6 persen, sebelum naik lagi ke angka 37,6 persen pada 2014. Terakhir, 2019, proporsi itu semakin baik dengan adanya 40 persen perempuan.

Baca juga: Belasan Komisioner KPUD Ajukan Mundur, Pilih Jadi Caleg 2024

Namun, itu bukan berarti kebijakan afirmatif ini telah berhasil sehingga dapat dihapus, sebab tingkat keterpilihan caleg perempuan belum menggembirakan.

Pemilu 2004 hingga 2019 belum berhasil mengirim 30 persen perempuan ke parlemen, melainkan hanya 11,8 persen (2004), 18 persen (2009), 17 persen (2014), dan 20 persen (2019). Hal ini ironis sebab jumlah pemilih perempuan sejak Pemilu 2004 tak pernah kurang dari 49 persen.

"Memang rasanya sulit untuk tidak menjadi berpandangan bahwa ada kemunduran cara pandang atau perspektif terhadap pentingnya keterwakilan dalam pemilu secara umum," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, Minggu.

Diprediksi berdampak signifkan

Perludem memperkirakan bahwa secara matematis, keterwakilan perempuan di parlemen akan terdampak di dapil-dapil dengan alokasi kursi 4, 7, 8, dan 11 yang jika ditotal, jumlahnya mencapai 45 persen atau hampir separuh dari seluruh dapil DPR RI.

Baca juga: KPU Beri Sinyal Tak Revisi Aturan yang Dinilai Bisa Kurangi Keterwakilan Caleg Perempuan 2024

"Kami coba menghitung, untuk DPR RI misalnya (aturan baru KPU) berpotensi berdampak kepada berapa dapil. Ternyata dampaknya itu kurang lebih ada di sekitar 38 dapil yang jumlah (kursi di tiap dapil) tadi itu," ujar Khoirunnisa.

Pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan dianggap semakin riskan di dapil-dapil tadi, sebab belum tentu seluruh partai politik menyerahkan daftar bacaleg dalam jumlah maksimal kursi yang dimungkinkan di tiap dapil.

"Misalkan jumlah kursi 10, partai mencalonkan 8, tentu semakin berkurang lagi perempuan yang dicalonkan," ujar perempuan yang akrab disapa Ninis tersebut.

Hal senada diamini oleh Direktur Puskapol UI, Hurriyah, yang menilai KPU tak punya urgensi untuk merevisi teknis pembulatan ini.

Baca juga: Pakar: Aturan Baru KPU soal Keterwakilan Caleg Perempuan Tak Selaras UU Pemilu

Menurutnya, tren kenaikan jumlah caleg perempuan dari pemilu ke pemilu tak terlepas dari daya paksa aturan pencalegan.

"Jadi bayangkan, ketika regulasinya tidak punya dasar daya paksa kepada partai politik, maka pencalonan perempuan akan semakin menurun," kata dia, Minggu.

Wahidah Suaib berpandangan bahwa situasi ini perlu segera dikoreksi. Menurutnya ada 3 cara yang bisa ditempuh, yaitu mendesak Bawaslu untuk mengoreksi KPU secara persuasif, menetapkannya sebagai pelanggaran pemilu oleh KPU, atau lewat uji materi ke Mahkamah Agung.

KPU RI menyebut bahwa diterbitkannya ketentuan ini sudah atas sejumlah proses, termasuk rapat konsultasi di DPR RI dan uji publik ketika Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 masih berstatus rancangan.

Baca juga: Peraturan Baru KPU Berpotensi Kurangi Keterwakilan Caleg Perempuan pada 2024

"Dan terkait dengan penggunaan penarikan desimal hasil perkalian dengan presentase tersebut, itu menggunakan standar pembulatan matematika, bukan kami membuat norma dan standar baru dalam matematika," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, Rabu (3/5/2023).

"Kami telah berkomunikasi dengan partai politik. Pada dasarnya partai politik karena affirmative action (untuk keterwakilan perempuan 30 persen) bukanlah hal baru, mereka juga punya semangat untuk mendorong caleg-caleg perempuan lebih banyak lagi. Itu yang ditangkap seperti itu," tambahnya.