Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 19/05/2024, 12:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI-hari belakangan ini, publik diramaikan wacana kebebasan pers, yang dipicu pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

RUU ini sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama karena dianggap berpotensi memperburuk kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi.

Beberapa pasal dalam RUU tersebut dinilai bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang telah lama menjadi landasan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia.

Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi akurat dan beragam.

Dalam negara demokratis, pers berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta berbagai lembaga publik.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia mengatur bahwa pers memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi.

UU Pers memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Dengan begitu, kebebasan pers dan perdebatan seputar Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi dua pilar krusial dalam demokrasi Indonesia.

Kebebasan pers, yang dilihat sebagai pondasi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan, bertabrakan dengan upaya revisi RUU Penyiaran.

Upaya revisi RUU Penyiaran menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan pers. Pasal-pasal dalam revisi tersebut memberikan pemerintah wewenang lebih besar untuk mengendalikan isi siaran, yang mengancam independensi lembaga penyiaran.

Kontrol berlebihan dapat membawa dampak sensor dan manipulasi informasi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Dari sini kontroversi juga muncul dari pasal-pasal yang mengatur sanksi terhadap lembaga penyiaran yang dianggap melanggar aturan.

Kriteria pelanggaran yang tidak spesifik dan terlalu umum menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan pasal ini untuk menekan lembaga penyiaran yang kritis terhadap pemerintah.

Sanksi yang tidak jelas kriteria pelanggarannya dapat menciptakan ketakutan di kalangan jurnalis dan lembaga penyiaran, kemudian menghambat mereka dalam menjalankan tugas secara profesional dan independen.

Kebebasan Pers dan regulasi penyiaran

Wacana tentang kebebasan pers dan revisi UU Penyiaran menjadi isu yang sangat penting dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com