Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Kompas.com - 19/05/2024, 14:52 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diimbau mengambil kendali dan mengatur nilai harga satuan biaya operasional pada perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai langkah mengatasi melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, jika penentuan UKT dibiarkan tanpa batas maka akan menyulitkan masyarakat buat mengakses pendidikan tinggi dan dikhawatirkan bakal berdampak negatif terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau," ucap Ledia dalam keterangan pers seperti dikutip pada Minggu (19/5/2024).

Ledia mengatakan, negara harus siap dan mau mengawasi implementasi regulasi penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Baca juga: Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus


"Cita-cita mendulang Generasi Emas 2045 pun bisa hanya tinggal mimpi," ucap Ledia.

Ledia juga menyayangkan pernyataan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tjitjik Sri Tjahjandarie, soal yang menyebut pendidikan tinggi adalah tertiary education atau pendidikan tersier.

Reaksi pemerintah menanggapi protes masyarakat atas mahalnya UKT perguruan tinggi negeri tidak menjawab persoalan utama.

"Reaksi ini menurut saya sangat sembrono, tidak solutif," ucap Ledia.

Baca juga: Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Ledia mengatakan reaksi pemerintah tersebut memunculkan kekhawatiran pemerintah hendak lepas tangan dari persoalan tingginya UKT PTN dan membiarkan mekanisme seleksi alam.

"Seolah-olah terserah saja mau semahal apa, terserah mahasiswa sanggup lanjut kuliah atau drop out, karena semua itu adalah pilihan," papar Ledia.

Ledia kembali mengingatkan Perguruan Tinggi Negeri merupakan investasi negara terhadap tumbuh kembang masa depan generasi bangsa, bukan bisnis terhadap rakyat.

Negara, menurut Ledia, harus hadir dalam memberikan kemudahan akses pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com