Anies Minta Negara Tak Intervensi Pilihan Rakyat: Kalau Sampai Pengaruhi, Itu Pelecehan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta negara untuk tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Anies meminta agar negara membiarkan rakyat memilih sendiri siapa sosok pemimpin yang mereka percaya.

Hal tersebut Anies sampaikan dalam pidato politiknya di acara relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," ujar Anies.

Baca juga: Anies Puji Jokowi soal Pembangunan Jalan Tol, tapi Kritik Subsidi Mobil Listrik

Anies menekankan negara tidak boleh mengintervensi rakyat dalam memilih.

Menurutnya, apabila negara campur tangan, maka itu sama saja dengan melecehkan rakyat.

"Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi," jelasnya.

Lalu, Anies menyinggung bahwa setiap 5 tahun sekali atau proses pergantian pemimpin, itu bukan berarti kekuasaannya berpindah atau hilang.

Dia menjelaskan, pada dasarnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat sehingga yang berpindah hanyalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat itu.

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang, tidak berpindah. Itu ada pada saudara semua, rakyat Indonesia," imbuh Anies.

Baca juga: Jokowi Tak Lagi Anggap Nasdem di Koalisi Pemerintahan, Anies Bilang Begini

Sebelumnya, Anies juga menyinggung adanya pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Menurut dia, dalam setiap proses pergantian pemimpin tak ada kekuasaan yang hilang.

“Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan,” sambung dia.

Ia menilai dalam demokrasi pergantian kekuasaan merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan, proses pembangunan bangsa pun tak bisa hanya melalui perubahan, tapi juga keberlanjutan.

Maka, Anies meminta jangan ada pihak yang merasa paling memegang kendali kekuasaan.

“Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi,” imbuh dia.